Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Misbakhun. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Fraksi Golkar Dewan Perwakilan Rakyat, Mukhamad Misbakhun, mengatakan jumlah tanda tangan yang dikumpulkan anggota DPR untuk mendukung penggunaan hak interpelasi bahan bakar minyak sudah banyak. "Tadi saya lihat sudah di atas seratus," kata Misbakhun di Gedung Nusantara III DPR, Selasa, 25 November 2014.
Misbakhun menyebutkan pemerintah secara teknis belum bekerja. Karena itu, Misbakhun melanjutkan, DPR ingin mengetahui akar permasalahannya. Ia mengatakan pemerintah yang belum bekerja ini ternyata mengalihkan subsidi saat harga minyak dunia turun. Hal ini membuat harga jual bahan bakar minyak bersubsidi naik.
Beberapa pertanyaan yang diajukan dalam interpelasi menyangkut asumsi makro dan produksi lifting, yang masuk asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Misbakhun mengungkapkan bahwa DPR sudah berkali-kali menggunakan hak interpelasi. "Jangan mengindikasikan hak interpelasi sebagai pintu masuk hak lain," katanya.
Misbakhun menuturkan pemerintah belum melakukan apa pun, termasuk belum mengikuti rapat dengar pendapat. Ia menyebutkan faktanya memang DPR belum bekerja karena pemerintah tidak datang walaupun sudah dipanggil. (Baca: BBM Kerap Naik, Cuma Jokowi yang Diinterpelasi)
"Menteri tidak diperbolehkan datang, ini artinya apa?" tanya Misbakhun. Ia menjelaskan interpelasi ditempuh sebagai jalan membungkus berbagai pertanyaan anggota DPR.
