Politisi Partai Demokrat, Gede Pasek Suardika (kiri) bersama Pengamat Politik Yudi Latief (tengah) dan Politisi PKS Misbakhun (kanan) tiba untuk menjenguk mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang ditahan di rutan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta (20/2). TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Fraksi Golkar Dewan Perwakilan Rakyat, Mukhamad Misbakhun, mengatakan tidak ada penilaian berlebihan terhadap penggunaan hak interpelasi oleh DPR. "Karena hak interpelasi itu lumrah digunakan DPR," kata Misbakhun di Gedung Nusantara III DPR, Selasa, 25 November 2014.
Misbakhun menjelaskan ada beberapa pertanyaan yang diajukan dalam hak interpelasi kepada pemerintah. Pertama, pengumuman pengalihan subsidi BBM oleh pemerintah, tanpa secara khusus menyebutkan adanya kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Hal ini mengundang pertanyaan bagi DPR.
Kedua, asumsi dasar pemerintah untuk mengalihkan subsidi dari sektor konsumtif ke produktif. Ketiga, kemungkinan dampak kenaikan harga BBM terhadap inflasi di beberapa sektor. "Wajar bagi DPR mempertanyakan itu," kata Misbakhun. (Baca: Rencana Interpelasi, Rieke Masih Pikir-pikir)
Soal berbagai asumsi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Misbakhun juga meminta penjelasan termasuk asumsi makro dan produksi lifting minyak. Keempat, cara pemerintah mengelola Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera agar benar-benar bermanfaat bagi masyarakat yang terdampak pengalihan subsidi pemerintah.
Menurut Misbakhun, hak interpelasi ini langkah awal. Namun, Misbakhun melanjutkan, tidak ada hasrat apa pun sampai pemerintah memberi jawaban memadai mengenai pengalihan subsidi yang berujung pada kenaikan harga BBM bersubsidi.
Misbakhun berpesan jangan mengindikasikan interpelasi sebagai pintu masuk hak lain. "Secara teknis, pemerintah belum bekerja. Kami ingin tahu akar permasalahannya apa," kata Misbakhun. (Baca: Tiga Politikus Ini Doyan Bikin Interpelasi)
Menurut Misbakhun, pemerintah mengalihkan subsidi saat harga minyak dunia turun. Akibat pengurangan subsidi, harga BBM bersubsidi pun naik. Misbakhun menyebutkan ini pertama kalinya dalam sejarah harga minyak dalam negeri dinaikkan saat harga BBM dunia turun.
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
2 hari lalu
Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.
