Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Wapres Jusuf Kalla (kiri), Menteri ESDM Sudirman Said (kanan) dan Mendagri Tjahjo Kumolo (kedua kiri) mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi di Istana Merdeka, Jakarta, 17 November 2014. Harga BBM bersubsidi jenis premium naik menjadi Rp. 8.500/liter dari Rp. 6.500/liter dan solar naik menjadi Rp. 7.500/liter dari Rp. 5.500/liter. ANTARA/Andika Wahyu
TEMPO.CO, Jakarta - Keputusan Presiden Joko Widodo untuk mencabut subsidi Bahan Bakar Minyak dinilai sebagai suatu kesalahan. Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional Yandri Susanto mengatakan subsidi BBM harus tetap ada sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. "Premium harus tetap disubsidi, tidak boleh dihapus," kata Yandri saat dihubungi Tempo pada Ahad, 23 November 2014.
Pernyataan Jokowi tentang subsidi yang selama ini seperti pembakaran uang sia-sia pun dianggapnya salah. Menurut Yandri subsidi juga dimanfaatkan oleh petani dan nelayan untuk menjalankan usaha mereka dan menghasilkan uang. "Pemerintah harus tetap mensubsidi BBM," kata anggota Komisi II DPR yang telah menandatangani pengajuan interpelasi kenaikan harga BBM ini.
Selain itu, menurut Yandri, pemerintah belum memperhitungkan efek domino dari kenaikan BBM sebesar Rp 2.000. Dengan kenaikan itu jumlah orang miskin bertambah 100 juta jiwa. Belum lagi kesimpangan sosial dan ketidakadilan di masyarakat yang semakin meluas. Dia menambahkan beban buruh turut meningkat tanpa adanya kepastian penambahan upah.
Ketika menaikkan harga BBM, Yandri menilai, pemerintah tak berkoordinasi baik dengan organisasi transportasi angkutan darat (Organda) sehingga membingungkan masyarakat. "Ini yang tidak diperhitungkan pemerintah," kata dia.
Lagipula, Yandri menambahkan, di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ada ketentuan yang menyebutkan bahwa presiden tidak perlu berkonsultasi dengan dewan soal kenaikan BBM. Di antaranya bila harga minyak dunia di atas US$ 105 per barel.
Faktanya, harga minyak dunia sekarang US$ 74,58 per barel. Dengan demikian, Yandri berujar seharusnya Presiden Jokowi meminta pertimbangan dahulu kepada DPR sebelum menaikkan harga BBM. "Lah, ini langsung saja menaikkan, tidak melibatkan DPR. Tidak boleh seperti itu," ujarnya.
