TEMPO.CO, Yogyakarta - Pemerintah Kota Yogyakarta pada rencana APBD 2015 kembali mengajukan tambahan alokasi guna memback-up iuran investasi atau dana pembangunan gedung sekolah negeri yang selama ini dibebankan pihak sekolah pada orang tua murid. Padahal beleid yang sama sudah diambil tahun lalu untuk pelaksaan tahun ini. Tapi sejumlah sekolah masih memungut dana itu tahun ini.

"Kami sudah ajukan anggaran khusus itu ke RAPBD 2015 agar tanggungan infrastruktur pengembangan sekolah bisa diback-up pemerintah," kata Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti Ahad 23 November 2014,

Haryadi menuturkan, pantauan pemerintah, ketika iuran investasi sekolah ini dibebankan pada orangtua murid, besarannya sekitar Rp 3-3,5 juta per siswa. Sehingga model subsidi yang diberikan pemerintah pun menganut plafon sekitar itu.

Dana pendidikan sekolah terdiri dari tiga iuran: iuran operasional, iuran personal, dan iuran investasi. Iuran operasional sebagian besar ditalangi dana Biaya Operasional Sekolah (BOS). Sedang iuran personal lebih untuk seragam, buku, dan kebutuhan melekat siswa.

Jika usulan pos iuran investasi ini nanti disetujui DPRD, kemungkinan besar siswa tinggal menanggung iuran personal dan sebagian kecil iuran operasional yang besarnya setelah diback-up dana BOS tinggal untuk SMK Rp 40 ribu dan SMA Rp 20 ribu. "Jadi tetap ada partisipasi dari orang tua murid, tapi tak terlalu besar lagi karena uang gedung sudah tidak ada," kata Haryadi.

Anggota DPRD Kota Yogyakarta yang tahun lalu mengawal soal program subsidi pemerintah bagi iuran investasi ini, Bambang Anjar Jalumurti membenarkan usulan tambahan alokasi pendidikan ini memang ditambah kembali oleh pemerintah. "Semoga tidak dilanggar lagi seperti tahun ini. Sudah disepakati diback-up nyatanya pemerintah tetap merestui sekolah menarik pungutan," kata dia.

Sejumlah SMA negeri dan sederajat di Kota Yogyakarta tahun ini masih menarik pungutan yang disebut sumbangan investasi pendidikan yang besarannya sekitar Rp 3 sampai Rp 3,5 juta atas persetujuan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.

Untuk sejumlah sekolah yang terlanjur menarik iuran gedung dari wali murid tahun ini, DPRD belum tahu bagaimana teknisnya jika anggaran sudah disetujui. "Kami akan lihat urgensi penarikan dan itu dari Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah yang dibuat, kalau sudah ada laboratorium atau lengkap fasilitasnya, buat apa menarik lagi," kata Bambang.

Ketua Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta Arismawan mengapresiasi langkah pemerintah kota yang mulai mau memangkas uang gedung yang selama ini membebani murid itu. "Kami mengapresiasi dan akan mengawal kebijakan ini bisa terlaksana segera di lapangan," kata dia.

PRIBADI WICAKSONO