TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh yakin permohonan penggunaan hak interpelasi yang diajukan anggota Dewan Perwakilan Rakyat tidak akan berujung pengajuan hak angket. "Saya rasa DPR tak akan buang-buang energi hingga ke sana. Prosesnya panjang, padahal banyak pekerjaan lain yang harus dibereskan," kata Paloh, Jumat, 21 November 2014. (Baca:Begini Jawaban Jokowi Atas Upaya Interpelasi DPR)
Namun Paloh tidak mempermasalahkan interpelasi yang kemungkinan besar segera dilayangkan Koalisi Prabowo. "Setiap anggota DPR punya hak itu. Saya tentu tak bisa menghalangi."
Paloh menyatakan tidak takut bila Jokowi dipanggil DPR dalam interpelasi. "Jokowi tentu bisa menjelaskan dengan baik kenapa keputusan menaikkan harga BBM keluar." (Baca: Aburizal: Koalisi Prabowo Pastikan Interpelasi BBM)
Surya sendiri menyetujui kenaikan harga BBM bersubsidi karena menganggap hal itu bisa menyelamatkan anggaran negara. "Kalau tidak menaikkan sekarang, ya, kapan lagi. Kita jangan terus menunggu."
Paloh mengemukakan, Fraksi NasDem di DPR akan terus melakukan lobi agar hak interpelasi tidak sampai digunakan. "Pasti ada lobi. Itu kan dinamika di Senayan," kata Paloh. "Strateginya terserah ketua fraksi dan konsolidasi koalisi." (Baca: PDIP Curiga Interpelasi BBM untuk Jatuhkan Jokowi
INDRI MAULIDAR
Terpopuler
Deklarasi KMP: Turunkan Jokowi, Ganti Prabowo
Bentrok TNI Vs Polri, Peluru di Dada Korban Lebur
Alasan Jokowi Pakai Pesawat Ekonomi ke Wisuda Anak
Alasan Jokowi Pilih Prasetyo Jadi Jaksa Agung
Gara-gara BPJS, Asuransi Rugi
Berita terkait
Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL
6 jam lalu
Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL
Baca SelengkapnyaKetahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa
2 hari lalu
Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?
Baca SelengkapnyaPermintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?
2 hari lalu
Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?
Baca SelengkapnyaDPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei
2 hari lalu
KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaAmnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware
2 hari lalu
Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM
Baca SelengkapnyaKPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR
3 hari lalu
KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.
Baca SelengkapnyaSaid Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029
4 hari lalu
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.
Baca SelengkapnyaKPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
5 hari lalu
KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020
Baca SelengkapnyaReaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah
5 hari lalu
DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Baca SelengkapnyaDitolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi
6 hari lalu
Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya