Salma, warga Banyuwangi, Jawa Timur mendapatkan Program Simpanan Keluarga Sejahtera sebesar Rp 400 ribu. Dana ini merupakan kompensasi kenaikan harga BBM. TEMPO/Ika Ningtyas
TEMPO.CO,Madiun - Kantor Pos Besar Madiun, Jawa Timur, mulai menyalurkan dana Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) kepada 65.306 rumah tangga sasaran, Jumat, 21 November 2014. Total anggaran bagi puluhan ribu kepala keluarga di Kota Madiun dan Kabupaten Madiun itu sebanyak Rp 26,122 miliar. “Masing-masing penerima mendapatkan Rp 400 ribu untuk jatah November dan Desember,” kata Kepala Kantor Pos Besar Madiun Asro Efendi.
Penyaluran dana PSKS pada hari pertama ini dimulai di wilayah Kota Madiun bagi 5.513 orang. Kantor Pos Besar dan tiga kantor pos cabang sudah melayani pengambilan dana kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi itu. Sedangkan pembagian dana PSKS bagi 59.793 rumah tangga sasaran di Kabupaten Madiun dilangsungkan pada Rabu pekan depan, 26 November 2014. “Hari ini, kami berkoordinasi dengan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kabupaten Madiun,” ujar Asro kepada Tempo.(Baca: Sekitar 147 Ribu Keluarga Malang Dapat Kompensasi)
Menurut Asro, penyaluran dana PSKS di wilayah Kabupaten Madiun lebih lambat dibandingkan dengan Kota Madiun karena wilayahnya terdiri atas 15 kecamatan. Selain itu, jumlah penerima dana lebih banyak. Karena itu, kompensasi akan diserahkan di kantor kelurahan atau kantor desa, sehingga proses pencairan lebih lancar.(Baca: Pencairan Dana Kompensasi BBM Dikeluhkan)
Dalam penyaluran dana tersebut, tiga petugas Kantor Pos Besar Madiun disiagakan di setiap titik penyaluran. Mereka akan berpindah dari satu lokasi ke lokasi lainnya hingga batas akhir penyaluran pada 12 Desember mendatang. Dalam proses ini, petugas Kantor Pos Besar Madiun dibantu oleh TKSK.
Koordinator TKSK Kabupaten Madiun Fathurrohman menyiapkan 15 petugas untuk membantu penyaluran kompensasi. Masing-masing petugas disiagakan di setiap kecamatan. Selain ikut menyalurkan bantuan, TKSK akan memverifikasi data penerima. “Bila ada warga yang mengaku kehilangan Kartu Perlindungan Sosial, kami akan mengecek ke pemerintahan desa agar tepat sasaran.
