Mahasiswa HMI membakar ban saat aksi menolak kenaikan BBM di halaman kantor Gubernur Jawa Tengah, di Semarang, Rabu 19 November 2014. TEMPO/Budi Purwanto
TEMPO.CO,Sumenep - Demonstrasi kelompok mahasiswa di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, Jumat, 21 November 2014, diwarnai aksi bakar sepeda motor milik salah satu mahasiswa. Pembakaran dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap keputusan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi.
"Kenaikan harga BBM menyengsarakan rakyat," kata Ketua Himpunan Mahasiswa Islam Sumenep, Ahmat Hanafi, yang memimpin unjuk rasa itu. (Baca: Wakil Presiden Pantau Demo BBM dari Bina Graha)
Pembakaran sepeda motor tersebut membuat polisi yang berjaga sempat panik karena api berkobar begitu besar. Polisi segera mendatangkan mobil unit pemadam kebakaran untuk mengantisipasi api merembet ke gedung wakil rakyat tersebut.
Tapi mahasiswa pengunjuk rasa memprotes polisi. Menurut mereka, sepeda motor tersebut tidak perlu dipadamkan karena milik mahasiswa. "Kami tidak kuat beli bensin, jadi dibakar saja," ujar Hanafi.
Selain memprotes kenaikan harga BBM bersubsidi, mahasiswa juga menolak tiga kartu jaring pengaman sosial yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo, yaitu Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera. Menurut Hanafi, penerbitan tiga "kartu sakti" tersebut merupakan pembohongan publik dengan dalih pengalihan subsidi BBM dari sektor konsumtif ke produktif. "Kami minta DPRD Sumenep mengirim surat ke Presiden, menolak kenaikan harga BBM."
Sementara itu, Ketua DPRD Sumenep Herman Dali Kusuma di hadapan para pengunjuk rasa menyatakan dukungannya terhadap aksi tersebut. "Kami telah menerbitkan rekomendasi, kami menolak kenaikan harga BBM," katanya.
