Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, mengatakan belum membicarakan calon wakil presiden ketika bertemu Jokowi dan Sekeretaris Jenderal PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh membantah partainya lebih mendominasi pemerintahan Presiden Joko Widodo. "Itu tidak benar. Kami tidak menyodorkan nama-nama tertentu untuk dipilih," kata dia di kantornya, Jumat, 21 November 2014. (Baca: Kesalahan Jokowi Memilih Jaksa Agung Prasetyo)
Dia mengaku tidak mempunyai kesepakatan apa pun dengan Presiden Jokowi maupun Megawati Soekarnoputri, yang menjadi pimpinan Koalisi Indonesia Hebat. Pertemuannya dengan Jokowi pada malam sebelum pelantikan Prasetyo sebagai Jaksa Agung, kata Surya, hanya membicarakan soal komitmen NasDem memberikan kader berkualitas dalam pemerintahan.
Surya menegaskan tidak ada pembicaraan yang spesifik berkaitan dengan pemilihan Jaksa Agung. Dia ingin meyakinkan semua pihak bahwa siapa pun berhak dipilih untuk menjadi pejabat, baik dari kalangan partai politik maupun para profesional.
Atas dasar itu, menurut Surya, dirinya maupun Partai NasDem tidak pernah menyodorkan kader sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) maupun Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN), yang saat ini santer dibicarakan banyak pihak. "Tidak ada usulan dari saya. Semua terserah Presiden," ujar Surya.
Setelah Prasetyo menduduki jabatan Jaksa Agung, berarti sudah empat kader NasDem masuk dalam jajaran pemerintahan Jokowi-JK. Sebelumnya tiga orang terpilih sebagai anggota Kabinet Kerja. Mereka adalah Menteri Lingkuan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Agraria dan Tata Ruang Fery Mursidan Baldan, dan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Tedjo Edhy Purdijatno.
Jumlah pejabat yang diperoleh Partai NasDem bahkan setara dengan PDI Perjuangan, yang juga memiliki empat menteri, yakni Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM Yosanna Loaly, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, serta Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gde Ngurah Puspayoga.
