Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Wapres Jusuf Kalla (kiri), Menteri ESDM Sudirman Said (kanan) dan Mendagri Tjahjo Kumolo (kedua kiri) mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi di Istana Merdeka, Jakarta, 17 November 2014. Harga BBM bersubsidi jenis premium naik menjadi Rp. 8.500/liter dari Rp. 6.500/liter dan solar naik menjadi Rp. 7.500/liter dari Rp. 5.500/liter. ANTARA/Andika Wahyu
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi Nasional Demokrat (NasDem) Victor Laiksodat akan mengerahkan tim pelobi untuk mencegah keluarnya hak interpelasi dari fraksi-fraksi pendukung Prabowo. "Akan ada yang melobi. Tapi bagaimana strateginya belumlah, Kami rapatkan dulu," kata Victor Rabu, 19 November 2014.
Menurutnya, hak interpelasi baru bisa dikeluarkan DPR apabila didukung 50 persen ditambah satu fraksi dari koalisi kontra pemerintah. Saat ini, masing-masing koalisi memiliki lima fraksi pendukung. "Kami yakin masalah BBM ini bisa dimengerti semua pihak. Ini untuk menyelamatkan anggaran negara dan demi kepentingan rakyat jangka panjang," kata dia. (Baca: Gerindra Ingin Jokowi Batalkan Kenaikan BBM)
Meskipun demikian, Viktor memahami kalau hak interpelasi adalah hak setiap anggota DPR. "Diupayakan jangan sampai keluar hak itu. Masalah BBM ini harus bisa dimengerti semua pihak," kata dia. (Baca: HMI Blokir Jalan M.H. Thamrin Tolak BBM Naik)
Kalaupun hak interpelasi dari Koalisi Prabowo terealisasi, Victor berharap langkah itu tak berlanjut pada penggunaan hak angket. "Janganlah. Kami yakin tidak akan sampai ke situ," kata dia. "Sekarang bagaimana mencegah interpelasi saja dulu."
Yang jelas sebagai partai pendukung pemerintah, Victor berujar, Partai NasDem akan menjelaskan kepada pihak-pihak yang tak setuju. "Bahwa kenaikan harga BBM ini untuk kepentingan rakyat juga," kata dia. (Baca juga: Ruhut: Lawan Jokowi, DPR Gantung Diri)
