Seorang bocah berdiri di antara ratusan massa dari Forum Serikat Buruh Kerakyatan yang melakukan aksi demontrasi di depan Gedung Negara Grahadi, jalan Gubernur Suryo, Surabaya (28/10). Aksi buruh yang menjadi bagian dari aksi Nasional oleh Konsolidasi Nasional Gerakan Buruh (KNGB) ini menuntut pemerintah untuk menaikkan upah buruh hingga 50 persen dan menghapuskan sistem outsourcing. TEMPO/Fully Syafi
TEMPO.CO, Semarang - Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) mengakibatkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menghitung ulang penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2015. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan ini dilakukan karena ada kenaikan harga BBM. Maka, rancangan UMK yang sudah diusulkan bupati/wali kota akan ditambah dua persen.
"Dua persen ini sesuai dengan perkiraan inflasi akibat dampak kenaikan harga BBM," kata Ganjar Pranowo kepada Tempo di Semarang, Rabu, 19 November 2014. (Baca: Menteri Hanif Usulkan Insentif untuk Buruh)
Sebelumnya, Provinsi Jawa Tengah sudah menerima usulan UMK 2015. Tapi, kala itu belum ada kepastian apakah ada kenaikan BBM atau tidak. Akibatnya, perhitungan kebutuhan hidup layak (KHL) dan UMK-nya tidak memasukkan item dampak kenaikan harga BBM. Ganjar menyatakan tidak semua UMK di kabupaten/kota di Jawa Tengah akan ditambah 2 persen.
Sebab, ada beberapa daerah yang memang kenaikannya sudah terbilang tinggi, seperti UMK Kota Semarang dan Demak.
Ganjar menilai kenaikan harga BBM tidak hanya berdampak untuk buruh tapi juga kalangan pengusaha. "Bagi pengusaha, kenaikan harga BBM akan menambah biaya transportasi dan biaya produksi," kata Ganjar. (Baca: Ahok Tetapkan Upah Minimum DKI Rp 2,7 Juta)
Sekretaris DPW Konfederasi Serikat Pekerja Nasional Jawa Tengah Nanang Setiono menyatakan seharusnya perhitungan KHL mengacu pada survei Januari hingga Desember.
Untuk penentuan KHL Desember karena belum datang maka bisa diprediksi dengan cara menghitung rata-rata KHL periode Januari-November.
Setelah diperoleh KHL Januari-Desember, selanjutnya ditambah dengan angka inflasi tahun berjalan. Karena ada kenaikan harga BBM maka inflasi 2015 diprediksi 8-9 persen. (Baca: Upah Kota Bekasi Ditetapkan Rp 2,9 Juta)
KSPN Jawa Tengah menolak nominal upah yang bakal diputuskan Ganjar. Mereka menilai besaran UMK masih terbilang rendah.
Sebab, survei KHL hanya menggunakan bulan Januari-September. "Kami meminta Desember juga dimasukkan," kata Nanang.
Ganjar Bentuk Satgas Khusus Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
8 Oktober 2021
Ganjar Bentuk Satgas Khusus Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
Ketua Satgas Khusus Sekda Jateng, Sumarno, akan bekerja menyelesaikan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Brebes, Banyumas, Pemalang, Banjarnegara dan Kebumen.
