Dinas Perhubungan Surakarta mengerahkan truk dan bus untuk mengangkut calon penumpang karena sebagian bus kota di Surakarta mogok beroperasi imbas kenaikan harga BBM, 19 November 2014. TEMPO/Ukky Primartantyo
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo menilai aksi mogok para sopir angkutan umum yang tergabung di bawah Organisasi Angkutan Darat mulai hari ini adalah hal wajar. Menurut dia, reaksi tersebut hanya berlangsung selama beberapa hari.
"Biasa, reaksi sebuah keputusan. Nanti, satu-dua hari setelah semuanya tahu kegunaanya apa, manfaatnya apa, juga nanti akan memahami," kata Jokowi di Istana Merdeka, Rabu, 19 November 2014. Ia mengakui bahwa ketetapan mengalihkan subsidi itu merupakan keputusan sulit. (Baca: Harga BBM Naik, Pengusaha Diminta Tambah Uang Makan)
Jokowi mengatakan pemerintah memang harus mengalihkan subsidi BBM agar penggunaan yang selama ini konsumtif bisa dimanfaatkan untuk hal-hal produktif. Ia mengakui bahwa dampak pengalihan subsidi BBM yang dirasakan masyarakat memang tidak langsung.
"Memang tidak langsung kelihatan, baru keliatan tahun depan atau tahun depannya lagi," ujarnya. Namun Jokowi menegaskan bahwa pemerintah ingin melihat manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dari pengalihan subsidi. "Kita tidak mau boros." (Baca: Angkot Mogok, Bus Polisi Angkut Penumpang)
Senin malam, harga Premium naik sebesar Rp 2.000 menjadi Rp 8.500 per liter. Sedangkan solar naik dari Rp 5.500 menjadi Rp 7.500 per liter. Kenaikan harga BBM bersubsidi itu diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo.
Saat mengumumkan kenaikan harga BBM ini, Jokowi didampingi oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar-Menengah Anies Baswedan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dan sejumlah menteri bidang perekonomian yang mayoritas mengenakan kemeja putih. (Baca: Angkot Mogok, Pelajar Numpang Pickup)
Ketua Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Angkutan Darat Eka Sari Lorena mengancam menggelar aksi mogok nasional pada Rabu, 19 November 2014. Dia menyebut aksi ini merupakan bentuk protes atas kebijakan pengalihan subsidi BBM.
