Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas. TEMPO/Cunding Levi
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas akan mengajak fraksi partai kubu koalisi Prabowo menggunakan hak interpelasi soal kenaikan harga bahan bakar minyak. "Pimpinan DPR akan memanggil pemerintah kalau ada usulan anggota memakai hak bertanya pada pemerintah," kata Edhie Baskoro di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 18 November 2014.
Menurut Ibas, kenaikan harga BBM di era pemerintahan Jokowi berbeda dengan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. "Pak SBY bisa menjelaskan why dan how-nya," ujar dia. Ibas menilai Jokowi tak bisa menjelaskan alasan dan solusi jangka pendek kebijakan ini. Sehingga, dia merasa perlu mengundang pemerintah agar anggota Dewan dan rakyat paham. (Baca: BBM Naik, Saham dan Rupiah di Zona Positif)
Ibas menyebut SBY juga menerima serentetan kritik setelah menaikkan harga BBM. Namun, Ibas mengatakan langkah tersebut sudah tepat dan tak melanggar Undang-Undang APBN 2014. "Saat itu harga minyak dunia memang cenderung naik, jadi tak melanggar Pasal 7 ayat 1 APBNP 2014," kata dia. Dalam pasal itu disebutkan bahwa pemerintah bisa menaikkan harga BBM ketika harga asumsi minyak dunia sebesar US$ 105 dolar meningkat 15 persen.
Selain itu, ia menilai langkah Jokowi mengambil solusi jangka panjang tak akan dirasakan langsung oleh rakyat. "Memang benar ada tiga kartu itu, tapi apakah itu langsung bisa dirasakan? Rumah tangga mana saja yang bisa dapat itu? Kami minta program yang bisa dirasakan langsung oleh rakyat," ujarnya. (Baca: Politikus PDIP Dukung Jokowi Menaikkan Harga BBM)
Sementara itu, penasihat Partai Demokrat, Agus Hermanto, mengatakan kartu sakti Jokowi hanya aksi plagiat dari program yang pernah dibuat SBY. Kebijakan yang dimaksud adalah Kartu Indonesia Sehat yang meniru kartu BPJS dan Kartu Indonesia Pintar meniru kartu Bantuan Siswa Miskin. "Penyalurnya saja yang berbeda, sebelumnya bank ke kantor pos," katanya.
