TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi pro-Joko Widodo dan pro-Prabowo Subianto hendak mengakhiri perseteruan dengan penandatanganan perjanjian islah, Senin, 17 November 2014. Sembari menunggu ketua-ketua fraksi berkumpul, para elite parlemen menikmati makan siang terlebih dahulu. Suasana tampak akrab dan cair seolah tak pernah ada perseteruan.
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat, Setya Novanto, Taufik Kurniawan, Agus Hermanto, dan Fadli Zon duduk semeja dengan juru lobi koalisi pro-Jokowi, Pramono Anung. Pelobi koalisi pro-Prabowo, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa pun turut bergabung di meja mereka. Tak ketinggalan pula, Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono menikmati santapan bakso hangat bersama-sama.
Hatta tampak luwes dalam mencairkan suasana. Ia mengobrol tentang latar belakang para elite, tak lupa menawarkan pada awak media yang hadir untuk turut menikmati hidangan sate dan lontong yang disediakan. "Ayo, ayo, ikut makan," kata dia, yang disambut senyuman para anggota Dewan.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan kondisi saat ini bagus. Ia memuji Dewan yang akan partisipatif seluruhnya. "Saya sebenarnya lebih senang kalau bertengkar. Tapi harus ada kompromi, tak apa-apa," kata dia. (Baca juga: Kubu Jokowi dan Prabowo Sepakat Soal Revisi UU MD3)
Penandatanganan perjanjian pada Senin ini mencakup pembagian jatah 21 kursi untuk koalisi Jokowi di alat kelengkapan Dewan, juga revisi Pasal Undang-Undang MD3. (Baca juga: NasDem-PPP Terima Hasil Islah dengan Kubu Prabowo)
URSULA FLORENE SONIA
Terpopuler
Faisal Basri Jadi Ketua Tim Pembasmi Mafia Migas
SBY Minta Kader Demokrat Loyal ke Jokowi
Kata Romo Benny Soal Muslim AS yang Salat di Katedral
Pimpin Tim Anti-Mafia Migas, Ini Kata Faisal Basri
Berita terkait
Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club
13 jam lalu
Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.
Baca SelengkapnyaAnggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL
23 jam lalu
Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL
Baca SelengkapnyaKetahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa
2 hari lalu
Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?
Baca SelengkapnyaPermintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?
2 hari lalu
Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?
Baca SelengkapnyaDPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei
2 hari lalu
KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaAmnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware
3 hari lalu
Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM
Baca SelengkapnyaKPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR
4 hari lalu
KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.
Baca SelengkapnyaSaid Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029
5 hari lalu
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.
Baca SelengkapnyaKPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
5 hari lalu
KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020
Baca SelengkapnyaReaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah
5 hari lalu
DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
Baca Selengkapnya