Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, sebelum mengikuti rapat dengar pendapat umum dengan Komite II DPD, di Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu, 5 November 2014. Dalam pertemuan tersebut Menteri Susi mengancam mundur dari Kabinet Kerja Jokowi jika birokrasi bergerak lambat dalam merespons rencana pembuatan peraturan menteri untuk mengubah aturan yang memberatkan nelayan ataupun investor. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO,Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengaku pusing melihat para pegawai kementeriannya tak cekatan. Susi mencontohkan, salah satu pegawai bisa menyebutkan ada ribuan kasus seputar kelautan, namun tak memahami lokasi dan inti masalah tersebut. (Baca: Menteri Susi Disemprot Nelayan)
Menurut perempuan asal Pangandaran, Jawa Barat, itu, kementeriannya juga terlalu gemuk. Menurut dia, jumlah pejabat eselon I terlalu banyak, sehingga dia tak bisa bekerja dengan maksimal. Sebaliknya, dia malah pusing. "Saya akan dengan senang hati berbagi pegawai dengan Pak Indro (Menteri Koordinator Kemaritiman)," ujar Susi. (Baca: Menteri Susi Sebut Subsidi BBM Sumber Maksiat)
Karena masalah-masalah tersebut, Susi berencana mereformasi kementeriannya. Ia akan mengajak orang profesional untuk menangani hal ini dalam waktu dua minggu.
