(ki-ka) Bendahara Umum PDIP Olly Dondokambey, Ketua Koalisi Indonesia Hebat (KIH) Pramono Anung, Ketua Umum PAN Hatta Rajasa, dan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham, berjabat tangan usai beri keterangan pertemuan di kediaman Hatta Rajasa, di kawasan Fatmawati, Jakarta, 15 November 2014. Hasil pertemuan tersebut merumuskan kesepakatan mulai hari Senin semua fraksi di DPR sudah bekerja seperti semula. Tempo/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta: Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Desmond Junaidi Mahesa mengatakan partainya khawatir Indonesia akan menjadi negara otoriter. Sebab, menurut dia, hak-hak konstitusional DPR semakin teramputasi dengan rencana penghapusan beberapa pasal dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3). (Baca: SBY Minta Kader Demokrat Loyal ke Jokowi)
"DPR akan semakin lemah karena dominasi eksekutif. DPR hanya menjadi stempel seperti yang terjadi pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono," kata Desmond ketika dihubungi Tempo, Ahad, 16 November 2014. Desmond mengatakan ketika hal itu terjadi, demokrasi Indonesia menjadi tak berdaya. (Baca: Ini Kesepakatan Kubu Jokowi-Prabowo Soal UU MD3)
Padahal, kata Desmond, esensi prinsip demokrasi adalah perbedaan. "Negara yang sehat adalah adanya prinsip check-and-balance yang baik yang menjadi kewenangan DPR," kata Desmond. Produk undang-undang yang dihasilkan, kata dia, tidak cukup memiliki kekuatan untuk mengontrol pemerintah.
Sebelumnya, Sabtu, 15 November 2014, koalisi pendukung Presiden Joko Widodo dan koalisi Prabowo Subianto mencapai kata sepakat soal revisi UU MD3. Kedua kubu setuju meneken draf kesepahaman revisi yang disusun Ketua Umum Partai Amanat Nasional sekaligus juru runding koalisi Prabowo, Hatta Rajasa. (Baca: NasDem-PPP Terima Hasil Islah dengan Kubu Prabowo)
Desmond mengatakan Gerindra dan anggota koalisi Prabowo pada prinsipnya sepakat membangun DPR yang lebih baik sesuai keinginan rakyat selama tidak menabrak Undang-Undang Dasar. Menurut dia, negara yang sehat adalah yang mampu menjembatani berbagai kepentingan tanpa mengkompromikan hukum yang berlaku.
Desmond mengatakan, jika koalisi Jokowi juga berkomitmen menjadikan DPR yang lebih baik, maka mereka sebaiknya segera menyerahkan daftar nama untuk alat kelengkapan Dewan yang belum diserahkan. "Biarkan rakyat yang menilai, siapa sebenarnya yang menghambat atau mengganjal jalannya negara ini."
