Seorang siswa mengoprasikan tablet Windows 8 di sekolah Bintang Mulia, Bandung, Jawa Barat (4/4). Microsoft memperkenalkan penggunaan tablet windows 8 sebagai perangkat pembelajaran di sekolah itu. TEMPO/Eni Saeni
TEMPO.CO, Bandung - Dinas Pendidikan Kota Bandung mencabut larangan pungutan di SMA dan SMK Negeri yang berlaku sejak Juli lalu. Kini mereka boleh kembali menarik pungutan dengan batas maksimal Rp300 ribu untuk iuran bulanan dan Rp4,5 juta untuk uang pangkal.
“Iuran yang masih di bawah juga tidak boleh naik menjadi Rp300 ribu karena kesepakatan rapat pembahasan sebelumnya,” ujar Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Elih Sudiapermana, Minggu, 16 November 2014. (Baca: Wali Kota Bandung Buat Regulasi Pungutan Liar)
Elih mengatakan, pencabutan moratorium pungutan itu menyusul keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dengan aturan itu, manajemen pengelolaan SMA dan SMK beralih dari kota dan kabupaten ke provinsi. “Peraturan moratorium pungutan sekolah jadi batal demi hukum,” ujarnya.
Larangan sementara pungutan itu bermula dari aksi protes aktivis pendidikan dan orang tua siswa. Mereka menilai angka pungutan yang disodorkan sekolah mahal dan sepihak karena tidak melewati tahap musyawarah bersama orang tua. (Video: Fortusis Dukung Moratorium Hapus Pungutan Sekolah)
Penetapan nilai pungutan itu membuat iuran siswa baru 10 SMA favorit menjadi turun. Kepala SMA Negeri 1 Bandung, Cucu Saputra, mengatakan siswa tahun akademik sebelumnya dikenakan iuran Rp400 ribu per bulan dan uang masuk sekolah Rp6 juta. “Buat kami tidak masalah. Dulu (pungutan) besar karena untuk percepatan pembangunan infrastruktur sekolah,” ujar dia. (Baca: Cegah Pungli, Bandung Rancang Pedoman Uang Sekolah)
Menurut Cucu, pihak sekolah harus membahas penetapan uang pungutan ini lewat musyawarah dengan orang tua siswa. Ia menjelaskan pula, walau selama 5 bulan ini pihak sekolah tidak menagih uang iuran dan uang pangkal siswa baru, beberapa orang tua ada yang menitipkannya ke sekolah. “Kami terima, katanya karena (orang tua) takut uangnya terpakai kebutuhan lain,” ujarnya.
SBMPTN, 10 Perguruan Tinggi Top: ITB Peringkat 1 UGM Nomor 2
11 April 2017
SBMPTN, 10 Perguruan Tinggi Top: ITB Peringkat 1 UGM Nomor 2
Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi menempatkan ITB dan UGM di peringkat satu dan dua pada 2016. Peserta SBMPTN perlu mempertimbangkan pilihannya.
