Pimpinan Partai Koalisi Prabowo Kumpul, Bahas Apa?  

Reporter

Editor

Suseno TNR

Jumat, 14 November 2014 21:21 WIB

Pramono Anung (kiri) berjabat tangan dengan Idrus Marham (kanan), disaksikan Ketua DPR Setya Novanto di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin, 10 November 2014. Pertemuan tersebut untuk menandatangani kesepahaman bersatunya fraksi KIH dan KMP untuk mengisi pimpinan alat kelengkapan DPR. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Para petinggi partai pendukung Prabowo Subianto berkumpul di kediaman Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa di Jalan Fatmawati, Jakarta Selatan, Jumat malam, 14 November 2014. Pertemuan ini digelar khusus untuk membahas rencana "perdamaian" dengan kubu pendukung Joko Widodo. (baca juga: Koalisi Prabowo Belum Sepakati Pasal Interpelasi)

Prabowo terlihat paling awal tiba di kediaman Hatta. Dia datang sekitar pukul 19.15 WIB dengan mengenakan batik cokelat. Menurut pendiri Partai Gerindra itu, pertemuan malam ini adalah agenda rutin partai anggota Koalisi Merah Putih. Namun dia tidak menampik jika rencana islah dengan kubu Jokowi disebut sebagai salah satu topik yang akan dibicarakan dalam pertemuan. "Pasti akan membahas itu."

Sepuluh menit berselang, Sekretaris Jenderal PAN Taufik Kurniawan tiba. Dia disusul oleh politikus Partai Golkar sekaligus Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Setya Novanto, dan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan hasil muktamar di Jakarta, Djan Faridz.

Setya mengatakan dalam pertemuan ini akan disampaikan permintaan Pramono Anung selaku perwakilan kubu Jokowi mengenai syarat islah. "Pimpinan ingin tahu apa saja keinginan kubu sana," kata Setya. Dia tidak bisa memastikan apakah pertemuan hari ini akan langsung memutuskan sesuatu. "Lihat saja nanti."

Sebelumnya, kubu Jokowi meminta syarat perubahan jumlah alat kelengkapan DPR agar mereka mendapat jatah kursi. Syarat itu disanggupi oleh pendukung Prabowo, namun mereka menolak merevisi pasal lain di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. (baca juga: Minta Revisi UU MD3, Koalisi Jokowi Tuai Kritik)




SYAILENDRA

Berita lain:
Ahok Dilantik, FPI Keluarkan Tiga Ancaman

Kontras Laporkan FPI ke Komnas HAM

Ahok Didukung MUI Asal...










Berita terkait

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

1 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

1 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

1 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

2 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

2 hari lalu

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).

Baca Selengkapnya

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

2 hari lalu

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

2 hari lalu

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.

Baca Selengkapnya

DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

2 hari lalu

DPR Arizona Loloskan Pencabutan Undang-undang Larangan Aborsi

DPR Arizona lewat pemungutan suara memutuskan mencabut undang-undang larangan aborsi 1864, yang dianggap benar-benar total melarang aborsi.

Baca Selengkapnya

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

2 hari lalu

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.

Baca Selengkapnya

Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

3 hari lalu

Suplai Gas yang Merata Dukung Ketersediaan Pupuk Nasional

Bambang Haryadi, mengungkapkan upaya Komisi VII dalam mengatasi tantangan produksi pupuk di Indonesia.

Baca Selengkapnya