Massa yang tergabung dalam Front Pembela Islam (FPI) berkonvoi mensosialisasikan pelarangan beredarnya minuman keras, penutupan tempat hiburan malam selama bulan puasa di sepanjang ruas jalan protokol di Makassar (5/7). TEMPO/Fahmi Ali
TEMPO.CO, Pekalongan - Ketika muncul desakan agar dibubarkan, Front Pembela Islam justru berencana melebarkan sayap ke seluruh wilayah Pantai Utara (Pantura) Jawa Tengah di antaranya Tegal dan Pemalang. Ketua FPI Kota Pekalongan, Abu Ayyas, mengatakan pihaknya masih mencari tokoh yang berani menjadi pengurus FPI yang akan dirintis di daerah baru.
Ayyas mengatakan upaya merealisasikan amanat dari Dewan Pimpinan Daerah FPI Jawa Tengah tersebut pasti akan berhadapan dengan aksi penolakan dari pihak-pihak yang tidak setuju. “Tapi kami tidak gentar,” kata Ayyas pada Kamis, 13 November 2014. (Baca juga: Pembubaran FPI, Polri Siap Bersaksi di Pengadilan)
Seperti diketahui, Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengirim surat soal pembubaran FPI ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Surat Ahok tersebut berisi empat poin alasan pembubaran FPI. Yaitu kerap melakukan demonstrasi yang anarkistis, menebarkan kebencian, menghalangi pelantikan gubernur, melanggar konstitusi, hingga masalah kemacetan lalu lintas. (Baca juga: Bubarkan FPI, Pekerjaan Mudah bagi Kemendagri)
Menanggapi hal itu, Ayyas hanya tersenyum. “Kalau memang bisa dibubarkan, bukan berarti kami akan berhenti memerangi kemaksiatan,” ujar Ayyas seusai mendatangi Kepolisian Sektor Buaran, Kabupaten Pekalongan.
Adapun tujuannya ke kantor Polsek tersebut untuk mengapresiasi kinerja polisi yang menyita ratusan botol minuman keras pada pekan lalu.
Ihwal anggaran dari APBD, Ayyas berujar, pemerintah daerah melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat menyiapkan anggaran bagi semua organisasi yang terdaftar. Namun, Ayyas mengaku FPI tidak pernah mengambil anggaran berkisar Rp 3-10 juta per tahun itu.
