Bendera partai PDIP di Pantai Marina meramaikan Rakernas IV PDI Perjuangan di Marina Convention Center, Semarang, 19 September 2014. TEMPO/Budi Purwanto
TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur I, Honing Sani, menggugat Pimpinan Pusat PDI Perjuangan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Honing menggugat partainya atas surat pemecatan yang yang sekaligus menggugurkan hak Honing menjadi anggota DPR periode 2014-2019. "Hari ini saya akan memulai sidang pertama kasus pemecatan saya yang dilakukan DPP PDIP," ujar Honing saat dihubungi, Kamis, 13 November 2014.
Menurut anggota Badan Legislatif DPR periode 2009-2014 ini, dalam surat pemecatan ia dituduh partai menggelembungkan suara saat pemilihan legislatif lalu. Padahal Honing menyatakan selama proses penghitungan suara, dia tak pernah ada laporan dari TPS dan para saksi di daerah terkait dengan dugaan penggelembungan itu. (Baca: Anggota PDIP Berharap MK Kabulkan Gugatan)
Honing merasa PDI Perjuangan sengaja mencari-cari kesalahan untuk melegalkan proses pemecatan dan pergantian antarwaktu antara dia dan Andreas Hugo Pareira yang akan menggantikan posisinya. Andreas merupakan caleg yang mengajukan gugatan ke DPP PDIP yang menyebabkan pemecatan Honing. Di kepengurusan partai, Andreas tercatat sebagai Ketua Bidang Program Pertahanan dan Hubungan Luar Negeri.
Selain menggugat ke pengadilan, Honing juga menuntut Andreas. Dalam gugatannya, Honing menyebut Andreas telah menggunakan kekuasaannya sebagai Ketua untuk mempengaruhi DPP mengeluarkan surat pemecatan. Surat pemecatan itu dikeluarkan DPP pada 21 September lalu.
Sedangkan surat pergantian antarwaktu dikirimkan DPP kepada pimpinan DPR pada 14 Oktober. "Pemecatan dan pemberhentian saya sangat tidak berasalan dan merupakan perbuatan melawan hukum," ujar Honing.
Sidang perdana pemecatan Honing digelar hari ini pukul 11.00 WIB. Dalam kasus ini Honing didampingi pengacaranya Petrus Bala Pattyona. "Saya akan lawan, saya tak mau suatu saat anak saya mengenal bapaknya sebagai pencuri suara," ujar Honing. Selain itu Honing juga ingin kasusnya ini menjadi pelajaran bagi partai untuk tak semena-mena memecat anggota DPR yang dipilih rakyat.
