TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Pertimbangan Golkar merekomendasikan agar partai berlambang pohon beringin tersebut tetap dalam Koalisi Prabowo dalam kurun waktu lima tahun. Ketua Dewan Pertimbangan, Akbar Tandjung, berharap siapa pun yang jadi Ketua Umum Partai Beringin akan berada di luar pemerintahan. (Baca:Akbar Rekomendasikan Munas Kukuhkan Golkar di KMP)
"Dalam kepemimpinan Jusuf Kalla, masuk pemerintahan, suara Golkar justru menurun," kata Akbar di kantor DPP Golkar, Slipi, Rabu malam, 12 November 2014. Lama di pemerintahan, suara Golkar malah terus merosot. "Tak ada manfaatnya bagi partai, jika masuk pemerintahan." (Baca: Jusuf Kalla: Kenaikan Harga BBM Akan Ditunda)
Menurut dia, kader Golkar konsisten mengkonsolidasikan Koalisi Prabowo setidaknya selama lima tahun. Ia menyatakan kerja kader Golkar di pemerintahan selama ini tertutupi oleh partai asal presiden. (Baca:Usulan Syarat Ketum Golkar Untungkan Ical)
Maka, untuk memperkuat eksistensi Golkar, Dewan Pertimbangan meminta DPP merumuskan agenda strategis selama masuk dalam Koalisi Prabowo. Surat Dewan Pertimbangan bernomor K-14/DPP/Golkar/XI/2014 itu meminta agar dalam Munas IX nanti, salah satu putusan yang akan ditetapkan adalah Golkar turut memperkuat posisi dan eksistensi Koalisi Merah Putih pendukung Prabowo-Hatta.
