Presiden: Pelaku Korupsi Hambat Pemberantasan Korupsi

Reporter

Editor

Selasa, 7 Juni 2005 13:44 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mensinyalir, para pelaku korupsi, baik dari penyelenggara negara termasuk birokrasi pemerintahan maupun sejumlah kecil pengusaha yang korup itu bisa saja melakukan sesuatu untuk menghambat atau menggagalkan langkah-langkah pemberantasan korupsi yang sedang dilakukan.Hal ini dikemukakan Yudhoyono saat membuka Musyawarah Nasional Khusus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) di Istana Negara, Selasa (7/6). Saya memiliki fakta ada gerakan untuk melawan upaya besar (pemberantasan korupsi) bersama ini, karena kepentingannya terjamah atau terganggu, kata Yudhoyono. Yudhoyono mengakui, pemberantasan korupsi yang sedang dilakukan secara intensif dan berkelanjutan saat ini menimbulkan kecenderungan dari penyelenggara negara atau birokrasi pemerintahan yang melakukan korupsi melawan langkah-langkah pemeberantasan korupsi tersebut. Selain itu, akibat langkah-langkah pemberantasan korupsi tersebut, pengusaha yang korup dan senang melakukan kolusi juga cenderung untuk melanggarnya. Tetapi yang insya Allah bersih dan yang ingin memasuki babak baru dunia usaha dengan pikiran yang sehat, akan semangat dan akan dapat berusaha dengan sehat, tidak dipungli tidak kalah dengan pengusaha yang KKN, kata dia. Oleh sebab itu, Yudhoyono meminta semua pihak untuk terus melanjutkan upaya besar pemberantasan korupsi yang merupakan amanah rakyat tersebut. Hal itu adalah untuk membangun pemerintahan yang baik dan membuat ekonomi makin efisien. Dan untuk mencegah hilangnya aset-aset negara, kata Yudhoyono. Yudhoyono telah memerintahkan pada Jaksa Agung dan Kapolri serta meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), BPK, dan BPKP untuk melaksanakan tiga hal, yaitu mencegah korupsi-korupsi baru, menghentikan dan menindak korupsi-korupsi yang masih berjalan dan yang belum diusut, dan mencari, mengejar, dan menemukan para koruptor yang telah dijatuhi hukuman namun melarikan diri ke luar negeri.dimas adityo

Berita terkait

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

23 jam lalu

Tanggapan Heru Budi hingga Ketua Kadin DKI Soal UU DKJ yang Resmi Diteken Jokowi

Heru Budi Hartono meyakini pengesahan UU DKJ adalah yang terbaik untuk Jakarta.

Baca Selengkapnya

Erick Thohir Terbang ke Doha, Pengusaha Patungan Beri Bonus Rp23 M untuk Timnas U-23

1 hari lalu

Erick Thohir Terbang ke Doha, Pengusaha Patungan Beri Bonus Rp23 M untuk Timnas U-23

Sejumlah pengusaha, yang diinisiasi oleh Kadin Indonesia Komite Tiongkok (KIKT), mengumpulkan dana Rp23 milar untuk Timnas U-23.

Baca Selengkapnya

KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Pemenang Pilpres 2024, Ini Tanggapan PBNU, PP Muhammadiyah hingga Kadin

4 hari lalu

KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Pemenang Pilpres 2024, Ini Tanggapan PBNU, PP Muhammadiyah hingga Kadin

Reaksi PBNU, PP MUhammadiyah, Kadin Terhadap Penetapan Prabowo - Gibran Pemenang Pilpres 2024 oleh KPU

Baca Selengkapnya

37 Tahun Rudy Salim, Pernah Menolak Denda 9 Mobil Mewah dari Bea Cukai

5 hari lalu

37 Tahun Rudy Salim, Pernah Menolak Denda 9 Mobil Mewah dari Bea Cukai

Pengusaha muda kelahiran 24 April 1987, Rudy Salim pernah menolak denda untuk 9 mobil mewah dari Bea Cukai.

Baca Selengkapnya

Rupiah Terus Melemah, Kadin Khawatir Dunia Usaha Terdampak

12 hari lalu

Rupiah Terus Melemah, Kadin Khawatir Dunia Usaha Terdampak

Nilai tukar rupiah yang terus melemah terhadap dolar menyebabkan para pengusaha khawatir.

Baca Selengkapnya

Bos Kadin Ingatkan Pemerintah untuk Patuhi Disiplin Fiskal: Kalau Tidak, Bahaya..

18 hari lalu

Bos Kadin Ingatkan Pemerintah untuk Patuhi Disiplin Fiskal: Kalau Tidak, Bahaya..

Ketua Kadin Arsjad Rasjid menyatakan penyusunan RAPBN harus dilakukan secara bijaksana. Selain itu, pemerintah juga wajib mematuhi disiplin fiskal.

Baca Selengkapnya

Kadin Ingatkan Pengusaha Transparan jika Tak Sanggup Bayar THR: Harus Ada Komunikasi dan Interaksi

19 hari lalu

Kadin Ingatkan Pengusaha Transparan jika Tak Sanggup Bayar THR: Harus Ada Komunikasi dan Interaksi

Ketua Kadin Arsjad Rasjid menyebut pengusaha harus transparan jika tak dapat memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pekerja.

Baca Selengkapnya

Terkini: Setelah 'Tuyul' dan Pertalite Dicampur Air Ada Apa Lagi di SPBU Pertamina?, KAI Operasikan KA Argo Bromo Anggrek New Generation

31 hari lalu

Terkini: Setelah 'Tuyul' dan Pertalite Dicampur Air Ada Apa Lagi di SPBU Pertamina?, KAI Operasikan KA Argo Bromo Anggrek New Generation

Kecurangan di SPBU Pertamina kembali terungkap. Setelah switch dispenser untuk kurangi takaran yang disebut tuyul dan Pertalite dicampur air, kini....

Baca Selengkapnya

Kadin: Potensi Perputaran Uang Selama Libur Lebaran Capai Rp 157,3 Triliun

32 hari lalu

Kadin: Potensi Perputaran Uang Selama Libur Lebaran Capai Rp 157,3 Triliun

Kadin Indonesia memprediksi adanya kenaikan perputaran uang selama libur Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran 2024 dibandingkan tahun lalu.

Baca Selengkapnya

Pemilu Usai, Ketua TPN Arsjad Rasjid Kembali Jabat Ketua Kadin

40 hari lalu

Pemilu Usai, Ketua TPN Arsjad Rasjid Kembali Jabat Ketua Kadin

Mantan ketua tim pemenangan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Arsjad Rasjid, kembali menjabat Ketua Umum Kadin usai hasil Pemilu 2024 disahkan.

Baca Selengkapnya