Menteri Susi Laporkan Kekayaan ke KPK Malam-malam

Reporter

Editor

Suseno TNR

Selasa, 11 November 2014 06:07 WIB

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti (kiri) berjabat tangan dengan Wahyu Muryadi (kanan), pemimpin redaksi Tempo TV usai diskusi bersama pimpinan media massa di Jakarta, Jumat (7/11). ANTARA/Puspa Perwitasari

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti datang ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin malam, 10 November 2014. Susi tiba sekitar pukul 21.00 WIB di saat wartawan sedang mengikuti jumpa pers dengan Deputi Pencegahan KPK Johan Budi Sapto Prabowo. Walhasil kedatangan Susi nyaris lolos dari pandangan wartawan.

Sekitar satu jam kemudian, Susi keluar dari gedung KPK. Ditemani Johan Budi, Susi mengaku baru menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. "Berapanya (kekayaan dan harta) saya tidak tahu. Nanti juga diberitahukan KPK," kata Susi yang mengenakan baju warna hitam kepada wartawan.

Susi bersikukuh mengaku tak tahu berapa jumlah harta dan kekayaannya. Sebab selama ini dia memiliki pegawai akuntansi yang bertugas menghitung dan menangani urusan duit dan kekayaannya. "Untung rugi (perusahaan) saya tahu karena saya CEO, tapi secara keseluruhan, sebab banyak sekali urusannya," kata Susi.

Sebelumnya, pada siang hari, ada dua menteri yang melaporkan LHKPN ke KPK. Mereka adalah Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga (baca juga: Menteri Sudirman Mengaku Sudah Lapor Kekayaan). Tjahjo senada dengan Susi Pudjiastuti enggan menyebutkan detil kekayaan mereka. Sedangkan Puspayoga mengaku harta kekayaannya berkisar Rp 4 miliar (baca juga: KPK Imbau Menteri Era SBY Laporkan Harta Kekayaan).

INDRA WIJAYA

Berita lain:
Jokowi Jadi Primadona di APEC
Bahasa Inggris Jokowi Dipuji
Jokowi Top jika Pidato Bahasa Indonesia di APEC
Bertemu Obama, Jokowi Berbahasa Indonesia






Berita terkait

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

52 menit lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

59 menit lalu

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

Dua rutan KPK, Rutan Pomdam Jaya Guntur dan Rutan Puspomal, dihentikan aktivitasnya buntut 66 pegawai dipecat karena pungli

Baca Selengkapnya

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

3 jam lalu

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi tetap berjalan di tengah konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho

Baca Selengkapnya

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

3 jam lalu

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan tidak ada intervensi dari Mabes Polri dalam kasus eks Wamenkumham Eddy Hiariej

Baca Selengkapnya

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

6 jam lalu

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

KPK memeriksa 15 ASN untuk mendalami keterlibatan Bupati Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor dalam dugaan korupsi di BPPD Kabupaten Sidoarjo

Baca Selengkapnya

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

12 jam lalu

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membantah ada tekanan dari Mabes Polri sehingga belum menerbitkan sprindik baru untuk Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

14 jam lalu

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

KPK akan menyempurnakan proses administrasi sebelum menerbitkan sprindik baru untuk eks Wamenkumham Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

14 jam lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya

Penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI, KPK: Kumpulkan Alat Bukti

18 jam lalu

Penggeledahan di Sekretariat Jenderal DPR RI, KPK: Kumpulkan Alat Bukti

Sebelum penggeledahan ini, KPK mencegah Sekjen DPR RI Indra Iskandar dan enam orang lainnya bepergian ke luar negeri.

Baca Selengkapnya

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

19 jam lalu

Beredar SPDP Korupsi di Boyolali Jawa Tengah, Ini Klarifikasi KPK

Surat berlogo dan bersetempel KPK tentang penyidikan korupsi di Boyolali ini diketahui beredar sejumlah media online sejak awal 2024.

Baca Selengkapnya