TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar mendukung rencana pemerintah mengenai pengosongan kolom agama di kartu tanda penduduk elektronik bagi pemeluk keyakinan. Haris bahkan menyarankan kolom agama dihapus saja dari kartu identitas.

"Jangan memperdebatkan soal agama," kata Haris ketika dihubungi Tempo, Senin, 10 November 2014. Dia mengatakan, yang seharusnya menjadi perdebatan dalam kartu identitas adalah masalah kependudukan. (Baca: Kolom Agama Acap Rugikan Penganut Penghayat)

Haris menyatakan identitas agama tidak perlu ditulis pada kartu penduduk. Identitas yang diperlukan, menurut Haris, adalah nama, alamat, dan nomor jaminan kesehatan saja. "Jadi, kita harusnya bicara fungsi kartu," ucap Haris.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sebelumnya mengatakan penganut kepercayaan yang belum diakui pemerintah boleh mengosongkan kolom agama dalam KTP. Menurut Tjahjo, pihaknya akan segera bertemu dengan Menteri Agama Lukman Hakim untuk membahas masalah itu. (Baca: Kata Kejawen Soal Kolom Agama di KTP)

Namun rencana itu mendapat pertentangan. Ketua Majelis Ulama Indonesia Din Syamsudin menyebut rencana Tjahjo tidak arif. Menurut Din Syamsudin, kebijakan itu merupakan titipan dari golongan yang tidak ingin Islam menjadi agama mayoritas di Indonesia.

Haris mempertanyakan adanya sejumlah pihak yang tidak setuju dengan rencana tersebut. "Ada kepentingan apa mereka semua?" ucap Haris. Menurut Haris, identitas di kartu penduduk tidak hanya agama. "Jangan sampai kartu penduduk mengganggu perbedaan."

SINGGH SOARES | TIKA PRIMANDARI

Terpopuler
Demi Anak Kecil, Mata Jokowi Tepercik Tinta
Pramono: Sore Ini KMP dan KIH Tanda Tangani Kesepakatan
Di Beijing, Jokowi Sentil Kualitas Produk Cina
Persib Juara, Ridwan Kamil Akhirnya Gunduli Rambut