Pramono: Sore Ini KMP dan KIH Tanda Tangani Kesepakatan

Reporter

Minggu, 9 November 2014 13:11 WIB

Pramono Anung Wibowo

TEMPO.CO, Surabaya - Politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Pramono Anung Wibowo, mengatakan, pada Ahad sore ini, 9 November 2014, Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) akan menandatangani kesepakan berkaitan dengan alat kelengkapan Dewan.

"Mudah-mudahan sore ini sudah bisa kami tanda tangani dan segera kami sosialisasikan," kata Pramono saat ditemui dalam sebuah acara di Universitas Airlangga, Surabaya, Ahad, 9 November 2014.

Namun Pramono belum bersedia menjelaskan lebih terperinci apa saja isi kesepakatan itu karena hingga saat ini masih terus dibicarakan soal berapa jumlah alat kelengkapan Dewan yang akan didapat oleh KMP dan KIH. "Yang jelas, alat kelengkapannya berjumlah lebih dari 16. Berapa jumlah pastinya, tidak elok kalau saya sampaikan hari ini," ujarnya.

Pramono juga enggan menjelaskan jatah pimpinan alat kelengkapan Dewan yang akan diterima oleh KMP dan KIH. Dia hanya menuturkan kesepakatan terjadi setelah KMP dan KIH melakukan 15-20 kali pertemuan.

Sebelumnya, Pramono menargetkan permasalahan terkait dengan alat kelengkapan Dewan telah selesai dibahas sebelum 5 Desember mendatang.

Menurut Pram, pembahasan alat kelengkapan Dewan akan dimulai dengan pembentukan Badan Legislasi. Hal itu dilakukan untuk merubah tata tertib, yang akan dilanjutkan dengan sidang paripurna.

Ketegangan di DPR terus berlanjut sejak KMP melakukan politik sapu bersih paket pimpinan Dewan. KMP juga memborong pimpinan alat kelengkapan Dewan. Sikap KMP itu ditentang oleh KIH. Selain melayangkan mosi tidak percaya, KIH juga membentuk pimpinan DPR tandingan.

EDWIN FAJERIAL




Baca berita lainnya:
Nurul Arifin: Muntah Lihat Menteri Jokowi Blusukan
Dukung Menteri Blusukan, Tweeps Bully Nurul Arifin
PPP Pecat Lulung, Kubu Prabowo Bersatu Jegal Ahok
Nurul Arifin Menyesal Tak Sebar Duit Saat Pemilu










Advertising
Advertising

Berita terkait

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

3 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

2 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

2 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

2 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

3 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

3 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

4 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

Kata 7 Pengamat Soal Koalisi Prabowo yang Bakal Gemuk

4 hari lalu

Kata 7 Pengamat Soal Koalisi Prabowo yang Bakal Gemuk

Berikut tanggapan para pengamat politik dan peneliti soal koalisi Prabowo ke depan yang hampir pasti bakal gemuk.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

7 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya