Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly di halaman Istana Merdeka, Jakarta, 26 Oktober 2014. TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna Laoly prihatin dengan provisi Pengadilan Tata Usaha Negara yang menangguhkan keputusan Kementerian Hukum dan HAM tentang pengesahan kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan Ketua Umum Romahurmuziy.
Menurut Laoly, provisi PTUN itu mengakibatkan kekosongan hukum terhadap struktur organisasi partai Kabah. "Repot juga ini," kata Yasonna pada Jumat malam, 7 November 2014. (Baca: Tiga Alasan Djan Faridz Yakin Kalahkan Menteri Laoly)
Selain itu, dengan keluarnya provisi PTUN, maka seluruh anggota DPR dan DPRD dari PPP tak diakui secara hukum lantaran tak punya kepengurusan yang dianggap sah. "PPP mengalami kekosongan kekuasaan," ujarnya. (Baca: PPP Pecat Lulung, Kubu Prabowo Bersatu Jegal Ahok)
Pengadilan Tata Usaha mengeluarkan keputusan Nomor 217/G/2014/PTUN-JKT yang memerintahkan kubu Romahurmuziy menunda pelaksanaan keputusan Kementerian Hukum yang mengesahkan kepengurusan Muktamar Surabaya. (Baca: Awas, Pengurus PPP Ada yang 'ISIS')
Keputusan Kementerian Hukum dan HAM yang dimaksud adalah surat Nomor M. HH-07.AH.11.01 Tahun 2014 yang dikeluarkan pada 28 Oktober 2014. Surat ini berisi pengakuan kepengurusan PPP hasil Muktamar Surabaya dengan M. Romahurmuziy sebagai ketua umum. (Baca: Konflik PPP, Romi dan Djan Sama-sama Ajak Islah)
