Sejumlah warga mengantri pengambilan KTP Elektronik di Kantor RW 04, Kelurahan Johar Baru, Jakarta Pusat, Minggu 12 Agustus 2012. TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Tangerang - Pemerintah Kabupaten Tangerang meminta pemerintah pusat mengkaji efektivitas penyaluran Anggaran Pendapatan Belanja Nasional Perubahan pada akhir tahun ini.
Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar mengatakan ini terkait dengan anggaran untuk pembuatan kartu tanda penduduk elektronik. (Baca: 273.046 Warga Kota Tangerang Tak Ber-KTP)
"Kami khawatir akan timbul masalah karena tidak ada waktu lagi (untuk pembuatan kartu tanda penduduk elektronik)," kata Zaki, Jumat, 7 Nopember 2014, kepada Tempo. (Baca: 110 Ribu Warga Kota Bekasi Belum Punya e-KTP)
Kabupaten Tangerang masih memiliki warga sebanyak 394.773 orang yang belum memiliki KTP elektronik ini. Jumlah itu lebih banyak dari jumlah warga Kota Tangerang yaitu sekitar 273.046 warga dan Kota Tangerang Selatan sekitar 217.772 warga. Warga dari kedua wilayah terakhir ini juga belum melakukan perekaman data untuk KTP elektronik. (Baca: 700 Ribu Warga Depok Belum Punya e-KTP)
Menurut Bupati Zaki, Pemkab Tangerang berusaha semaksimal mungkin menyelesaikannya sampai batas waktu akhir yang ditentukan Direktorat jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Departemen Dalam negeri yakni 31 Desember 2014.
Sementara itu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang tetap meyakini tidak bisa memenuhi target pelaksanaan kartu tanda penduduk elektronik bagi 273.046 warga Kota Tangerang wajib KTP.
