Presiden Joko Widodo (tengah) dan Wapres Jusuf Kalla (kanan) menyimak sambutan Mendagri Tjahjo Kumolo (kiri) di pembukaan Rakornas Kabinet Kerja, di Istana Negara, Jakarta, 4 November 2014. ANTARA/Widodo S. Jusuf
TEMPO.CO,Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan banyak persoalan di daerah yang perlu diselesaikan. Menurut Tjahjo, sejumlah masalah itu berhasil dia petakan setelah melakukan pertemuan dengan para gubernur dari seluruh Indonesia, Selasa, 4 November lalu.
Selama ini, Tjahjo mengatakan, pemerintah daerah belum memperhatikan kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas belanja daerah. Banyak daerah yang masih mengalami inefisiensi. Belanja dan anggaran juga belum sepenuhnya berpihak kepada elemen masyarakat yang membutuhkan.
"Bahkan ada beberapa daerah terlambat dalam penetapan perda anggaran pendapatan belanja daerah," kata politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini. Karena itulah, Tjahjo berharap, pemerintah daerah harus meningkatkan kualitas pertanggungjawaban keuangan yang tercermin pada kualitas opini Badan Pemeriksa Keuangan. (Baca: Menteri Tjahjo: 70 Persen Laporan Gubernur Keliru)
Tjahjo juga mengatakan pemerintah daerah perlu menggenjot konstribusi badan usaha milik daerah terhadap pendapatan asli daerah. Ihwal aset, Tjahjo melanjutkan banyak pemerintah daerah banyak tidak tertib dalam pengelolaan, baik dari segi manajemen maupun akuntansi. Akibatnya, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah masih belum baik.
Namun ketika ditanya provinsi yang mendapatkan rapor merah dan rapor biru dalam hal pengelolaan pemerintah daerah, Tjahjo enggan menjawab. Menurut dia, masih ada waktu bagi para gubernur dan kepala daerah lain untuk memperbaiki wilayah masing-masing.
