Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memberi selamat kepada Harry Azhar dan Sapto Amal usai di lantik sebagai Ketua dan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di gedung Sekretariat Mahkamah Agung, 28 Oktober 2014. TEMPO/Aditia Noviansyah
TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan di Dewan Perwakilan Rakyat menanggapi rencana pemerintah yang akan mengosongkan kolom agama pada kartu tanda penduduk. Sekretaris Fraksi Arwani Thomafi mengatakan kolom agama dalam dokumen kependudukan adalah hal yang penting.
"Memeluk agama adalah manifestasi nyata dari sila pertama Pancasila, dan menunjukkan negara kita bukan negara sekuler. Sekalipun juga bukan negara agama," kata Arwani dalam rilis yang diterima Tempo, Jumat, 7 November 2014.
Arwani mengatakan pemerintah lebih baik berkoordinasi dengan DPR untuk segera mengatur dasar hukum adanya identitas agama seseorang di luar agama resmi yang diakui pemerintah. (Baca: PKS Kritik Kolom Agama di KTP Tak Diisi)
Arwani mencontohkan ada penduduk yang mengaku beragama Dayak Kaharingan, yang selama ini dimasukkan ke dalam salah satu dari enam agama resmi. "Ini perlu disepakati dulu penanganannya. Jangan dikosongkan karena itu bisa ditafsirkan bahwa orang tersebut tidak beragama."
Kamis, 6 November 2014, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan warga negara Indonesia penganut kepercayaan yang belum diakui secara resmi oleh pemerintah boleh mengosongkan kolom agama pada kartu tanda penduduk elektronik. (Baca: Menteri Tjahjo Ingin Aliran Kepercayaan Masuk KTP)
Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 sebagai perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa agama yang dicantumkan dalam e-KTP adalah enam agama resmi yang diakui pemerintah.
"Itu kepercayaan, sementara kosong, sedang dinegosiasikan. Kami akan segera ketemu Menteri Agama untuk membahas ini. Pemerintah tidak ingin ikut campur pada WNI yang memeluk keyakinannya sepanjang itu tidak menyesatkan dan mengganggu ketertiban umum," kata Tjahjo.
Menurut Arwani, pencantuman agama dalam kolom KTP amat penting untuk kepentingan warga negara itu sendiri. "Problem akan muncul dalam persoalan perkawinan, hak asuh anak, dan lain lain."
