TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan bekas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono wajib menyerahkan laporan harta kekayaannya ke komisi antirasuah. Wakil Ketua KPK Zulkarnain mengatakan presiden dan penyelenggara negara lainnya wajib menyerahkan laporan harta kekayaannya setelah turun dari jabatan. (Baca: KPK Imbau Menteri Era SBY Laporkan Harta)

"Ya, wajib menyampaikan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) pada akhir masa jabatan dan awal masa jabatan," kata Zulkarnain kepada Tempo, awal pekan ini. Hingga hari ini, dia belum tahu apakah SBY dan jajaran menteri di Kabinet Indonesia Bersatu II sudah menyetorkan LHKPN atau belum. "Saya lagi di luar kota." (Baca: SBY Diminta Segera Laporkan Kekayaan )

Menurut data dari situs KPK, terakhir kali SBY melaporkan harta ke KPK pada 4 Mei 2012. Kala itu nilai harta SBY yang dilaporkan Rp 9,32 miliar dan US$ 589.189 (dengan kurs US$ saat itu Rp 9.500, jadi sekitar Rp 5,59 miliar). Dalam laporan sebelumnya yang diserahkan pada 23 November 2009, harta SBY tercatat Rp 7,6 miliar dan US$ 269.730. SBY tak punya utang dan piutang.

Juru bicara KPK, Johan Budi, mengatakan, per Jumat, 31 Oktober 2014, baru sepuluh menteri era SBY yang telah menyetorkan laporan harta kekayaan. Mereka adalah mantan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil-Menengah Sjarifuddin Hasan, mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan, mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubabakar, mantan Wakil Menteri Perindustrian Alex S. W. Retraubun, mantan Menteri Perindustrian M.S, Hidayat, mantan Wakil Menteri Keuangan Ani Ratnawati, mantan Menteri Riset dan Teknologi Gusti Muhammad Hatta, mantan Menteri-Sekretaris Negara Sudi Silalahi, mantan Menteri Pertanian Suswono, dan mantan Wakil Menteri BUMN M. Yasin.

Johan mengimbau para menteri era SBY untuk segera melaporkan harta kekayaan. "Setelah jadi menteri pertambahan hartanya berapa, biar transparan dan akuntabel," ujar Johan. Juga, ujar dia, agar publik mengetahui perihal pertambahan harta menteri karena LHKPN tersebut diumumkan.

Kewajiban penyelenggara negara melaporkan harta kekayaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Kewajiban ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: KEP. 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan, dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

LINDA TRIANITA

Berita Terpopuler
Hina Al-Quran, Sepasang Umat Kristen Dibakar
Fahri Hamzah: Kartu Pintar dan Sehat Jokowi Ilegal
Ryamizard Kecewa Denda Pesawat Asing Sedikit