Pimpinan DPR Terlibat Kasus Korupsi, KPK Bergerak  

Reporter

Editor

Sunu Dyantoro

Kamis, 6 November 2014 08:33 WIB

Wakil Ketua KPK Zulkarnain. Tempo/Tony Hartawan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Zulkarnain pasrah atas terpilihnya anggota Dewan Perwakilan Rakyat bermasalah sebagai pimpinan alat kelengkapan. Menurut dia, kursi pimpinan DPR yang diisi oleh orang-orang yang santer disebut terlibat kasus korupsi bisa mengecewakan publik sekaligus mengecewakan masyarakat pemilihnya. (Baca: KPK Gerah Setya dan Fahri Jadi Pimpinan DPR)

"Biar masyarakat menilai apakah parlemen mengalami krisis integritas. Ini memang konsekuensi rekrutmen partai politik yang tidak menekankan pentingnya integritas saat memilih orang-orang yang akan duduk di parlemen. Padahal, pekerjaan di parlemen itu teramat penting," kata Zulkarnain saat dihubungi Tempo, 5 November 2014. (Baca: Setya dan Fahri Dicurigai Mau Lumpuhkan KPK)

Zulkarnain menyatakan lembaganya tidak diam. Penyidik KPK, kata dia, siap memanggil dan memeriksa pimpinan alat kelengkapan DPR yang bermasalah. Tak hanya begitu, para anggota parlemen itu bisa dijadikan tersangka kasus dugaan korupsi.

"Saya tak bisa mengomentari urusan politik. Tapi kalau berulah, kami penegak hukum akan masuk. Kami akan serius melihat alat buktinya," kata Zulkarnain.

DPR telah menentukan pimpinan alat kelengkapan DPR. Setidaknya ada 17 nama anggota parlemen yang disebut-sebut terlibat kasus dugaan korupsi. Zulkarnain merasa permasalahan ini bisa membuat sia-sia suara rakyat. "Ini masalah berbangsa dan bernegara. Pendidikan dan keteladanan belum jadi budaya," kata dia. (Baca: ICW: Pemberantasan Korupsi di DPR akan Sulit)

Terhadap para anggota parlemen yang namanya santer disebut-sebut terlibat kasus korupsi, Zulkarnain punya pesan khusus. "Kalau yang lalu sudah ada masalah, ke depan jangan bikin masalah lagi," katanya.

MUHAMAD RIZKI

Terpopuler:
Tiga Perilaku Aneh Pembunuh Dua TKI Indonesia
Pakar Ungkap Cara Polisi Telisik Akun @TM2000Back
Usir Pesawat Asing, Berapa Biaya Operasional Sukhoi?
Sumarti Kirim Rp 180 Juta ke Ibu Sebelum Dibunuh
Jokowi Gandeng 20 Investor Infrastruktur

Berita terkait

Babak Baru Konflik KPK

3 jam lalu

Babak Baru Konflik KPK

Dewan Pengawas KPK menduga Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melanggar etik karena membantu mutasi kerabatnya di Kementerian Pertanian.

Baca Selengkapnya

KPK Panggil Plh Kadishub Asep Koswara sebagai Saksi Kasus Suap Bandung Smart City

4 jam lalu

KPK Panggil Plh Kadishub Asep Koswara sebagai Saksi Kasus Suap Bandung Smart City

KPK telah menetapkan bekas Wali Kota Bandung Yana Mulyana dan bekas Sekda Bandung Ema Sumarna sebagai tersangka kasus suap proyek Bandung Smart City.

Baca Selengkapnya

Mantan Pimpinan KPK Menilai Nurul Ghufron Layak Diberhentikan, Dianggap Insubordinasi Melawan Dewas KPK

4 jam lalu

Mantan Pimpinan KPK Menilai Nurul Ghufron Layak Diberhentikan, Dianggap Insubordinasi Melawan Dewas KPK

Mantan pimpinan KPK Bambang Widjojanto menganggap Nurul Ghufron tak penuhi syarat lagi sebagai pimpinan KPK. Insubordinasi melawan Dewas KPK.

Baca Selengkapnya

Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor di PN Jaksel Ditunda, KPK Tak Hadiri Sidang

6 jam lalu

Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor di PN Jaksel Ditunda, KPK Tak Hadiri Sidang

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor mengajukan praperadilan ke PN Jakarta selatan. Dua kali mangkir dari pemeriksaan KPK.

Baca Selengkapnya

Dua Kali Mangkir dari Pemeriksaan KPK, Gus Muhdlor Jalani Sidang Praperadilan di PN Jaksel Hari Ini

8 jam lalu

Dua Kali Mangkir dari Pemeriksaan KPK, Gus Muhdlor Jalani Sidang Praperadilan di PN Jaksel Hari Ini

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang perdana praperadilan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor, Senin, 6 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sudah Dua Kali Mangkir, KPK: Penyidik Bisa Menangkap Kapan Saja

13 jam lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sudah Dua Kali Mangkir, KPK: Penyidik Bisa Menangkap Kapan Saja

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan jemput paksa terhadap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor tak perlu harus menunggu pemanggilan ketiga.

Baca Selengkapnya

Warga Panama Selenggarakan Pemilihan Umum

1 hari lalu

Warga Panama Selenggarakan Pemilihan Umum

Warga Panama pada Minggu, 5 Mei 2024, berbondong-bondong memberikan hak suaranya dalam pemilihan umum untuk memilih presiden

Baca Selengkapnya

Beredar Video Harvey Moeis Jalan-Jalan Meski Ditahan, Kuasa Hukum: Itu Nyebar Fitnah

2 hari lalu

Beredar Video Harvey Moeis Jalan-Jalan Meski Ditahan, Kuasa Hukum: Itu Nyebar Fitnah

Kuasa hukum Harvey Moeis dan istrinya Sandra Dewi, Harris Arthur Hedar, membantah kliennya berkeliaran di salah satu pusat pembelanjaan di Jakarta.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

2 hari lalu

Nurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan

Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Nurul Ghufron seharusnya berani hadir di sidang etik Dewas KPK jika merasa tak bersalah

Baca Selengkapnya

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

2 hari lalu

Dugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.

Baca Selengkapnya