Wiranto, Prabowo, dan Sjafrie Dipanggil Komnas HAM

Reporter

Editor

Jumat, 3 Juni 2005 12:46 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Tim penyelidikan penghilangan orang secara paksa 1997-1998, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan meminta keterangan Letnan Jenderal (Purn.) Prabowo Subianto, Jenderal (Purn.) Wiranto, dan Letnan Jenderal Sjafrie Sjamsoeddin. Ruswiati Suryaputra, ketua tim penyelidikan menyatakan, surat panggilan kepada mereka sudah disampaikan pada 27 Mei 2005 lalu. Namun belum ada kepastian mereka memenuhi panggilan itu. Hanya Wiranto yang memberi konfirmasi bahwa ia tidak dapat memenuhi panggilan dengan alasan waktu yang terlalu mepet. "Pak Wiranto belum dapat memenuhi tapi beliau menjanjikan tanggal 10 Juni pekan depan akan hadir," kata Ruswiati kepada wartawan, Jumat (3/6) di kantor Komnas HAM. Prabowo dan Sjafrie belum memberikan jawaban. "Kalau tidak dapat hari ini, sore kami kirimkan undangan yang kedua," kata Ruswiati. Menurut Ruswiati, kalau sampai tiga kali diundang mereka tidak datang, Komnas HAM akan meminta bantuan pengadilan agar memanggil secara paksa.Tim penyelidik akan mengkonfirmasi berbagai informasi yang mereka dapat kepada para jenderal di era akhir orde baru tersebut. Kesempatan hari ini, menurut Ruswiati merupakan momen yang penting bagi mereka untuk membuktikan tidak terlibat dalam penghilangan orang secara paksa tersebut. Agus Supriyanto

Berita terkait

Kilas Balik Janji Presiden Jokowi Cari Wiji Thukul

7 Januari 2023

Kilas Balik Janji Presiden Jokowi Cari Wiji Thukul

Sampai Sipon meninggal dunia, Wiji Thukul masih berstatus orang hilang. Padahal, Presiden Jokowi pernah berjanji mencari Wiji Thukul.

Baca Selengkapnya

Jaksa Agung Sebut Penyelesaian Kasus HAM Masa Lalu PR Bersama

5 Juni 2018

Jaksa Agung Sebut Penyelesaian Kasus HAM Masa Lalu PR Bersama

Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengatakan penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu bukan hanya pekerjaan rumah Kejaksaan Agung.

Baca Selengkapnya

Prasetyo Sarankan Kasus HAM Masa Lalu Diselesaikan Non Yudisial

10 Januari 2018

Prasetyo Sarankan Kasus HAM Masa Lalu Diselesaikan Non Yudisial

Jaksa Agung HM Prasetyo mencontohkan kasus pelanggaran HAM di masa lalu pada 1965-1966, sulit untuk ditemukan pelaku dan mengumpulkan buktinya.

Baca Selengkapnya

Penyebab Ombudsman Ingin Temui Langsung Menkopolhukam Wiranto

29 Maret 2017

Penyebab Ombudsman Ingin Temui Langsung Menkopolhukam Wiranto

Komisioner Ombudsman RI Ninik Rahayu mengatakan pihaknya perlu mendengar penjelasan Menkopolhukam Wiranto soal terobosan solusi kasus HAM berat dulu.

Baca Selengkapnya

Massa Mengaku Korban Peristiwa 27 Juli 1996 Tagih Janji PDIP  

13 Maret 2017

Massa Mengaku Korban Peristiwa 27 Juli 1996 Tagih Janji PDIP  

Menurut koordinator aksi, PDIP sudah tutup mata dan hati terhadap korban peristiwa Kudatuli.

Baca Selengkapnya

Kontras Menentang Dewan Kerukunan Nasional, Ini Sebabnya

13 Februari 2017

Kontras Menentang Dewan Kerukunan Nasional, Ini Sebabnya

Menurut Kontras, pembentukan Dewan Kerukunan Nasional cacat
hukum.

Baca Selengkapnya

Kritik DPR atas Penyelesaian Kasus HAM Lewat Rekonsiliasi  

3 Februari 2017

Kritik DPR atas Penyelesaian Kasus HAM Lewat Rekonsiliasi  

Menurut Trimedya, penyelesaian secara hukum penting untuk menunjukkan pemerintah serius dalam penyelesaian HAM masa lalu.

Baca Selengkapnya

Penyelesaian HAM, DPR Sarankan KontraS Lapor ke Kejagung

3 Februari 2017

Penyelesaian HAM, DPR Sarankan KontraS Lapor ke Kejagung

Wakil Ketua Komisi Hukum DPR Trimedya Panjaitan menyarankan agar KontraS juga melaporkan Menteri Wiranto dan Komnas HAM ke Kejaksaan Agung.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Kontras Laporkan Wiranto ke Ombudsman  

2 Februari 2017

Ini Alasan Kontras Laporkan Wiranto ke Ombudsman  

Kontras melaporkan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto dengan dugaan melakukan maladministrasi.

Baca Selengkapnya

Dilaporkan KontraS ke Ombudsman, Wiranto: Silakan

2 Februari 2017

Dilaporkan KontraS ke Ombudsman, Wiranto: Silakan

Koordinator KontraS Haris Azhar menyimpulkan adanya maladministrasi dari hasil rapat Wiranto dan Komnas HAM.

Baca Selengkapnya