TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi Sapto Pribowo mengatakan Afganistan meminta bantuan lembaganya untuk membentuk lembaga serupa. Menurut dia, permintaan bantuan itu jadi bukti meningkatnya kepercayaan masyarakat internasional terhadap KPK.
"KPK diminta membangun KPK-nya Afganistan, itu luar biasa buat kami," ujar Johan di Plaza Mandiri, Jakarta, Selasa, 4 November 2014.
Tak hanya Afganistan yang menaruh perhatian ke KPK. Johan menyebut Kuwait juga sudah mendatangi kantornya untuk studi banding. KPK juga mendapat beragam penghargaan dari negara lain, seperti Inggris, Myanmar, Filipina, dan Malaysia. "Di negara-negara itu KPK terkenal sekali karena keberaniannya," kata dia.
Menurut Johan, kepercayaan masyarakat internasional terhadap KPK bisa terjadi karena meningkatnya kepercayaan publik dalam negeri terhadap KPK dalam memberantas korupsi.
Tapi memberangus koruptor bukan pekerjaan mudah. Petugas KPK kerap menghadapi ancaman. Johan menyebut ancaman itu bukan cuma datang secara langsung, misalnya Dewan Perwakilan Rakyat yang tiba-tiba ingin mengubah undang-undang yang menaungi KPK supaya wewenang komisi antirasuah itu berkurang. "DPR sendiri bahkan dengan kewenangannya ingin mengurangi kewenangan KPK," kata Johan. "Kami sudah biasa menghadapi orang-orang jahat." (Berita ancaman DPR terhadap KPK bisa dibaca di sini)
KPK kini, menurut Johan, dijadikan contoh oleh beberapa negara Timur Tengah untuk membuat sistem antikorupsi. "Dengan penghargaan itu kami tidak ingin lengah, kami harus tetap mampu menjawab harapan publik terhadap pemberantasan korupsi," ujarnya. (Anda ingin membaca berita Tempo seputar KPK? Silakan klik di sini)
JAYADI SUPRIADIN
Topik Terhangat
TrioMacan Dibekuk | Penghinaan Presiden | Susi Pudjiastuti | Pengganti Ahok | Kabinet Jokowi
Berita Terpopuler
Anak Menteri Susi Balas Cuitan Putra Jokowi
Ahok Pernah Diperas oleh @TrioMacan2000
Proyek Jembatan Selat Sunda Dihentikan
Mantan Suami Susi Kewalahan Diwawancarai Media
Allan Nairn Sebut As'ad dan Sjafrie Bermasalah
Berita terkait
Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewan Pengawas KPK Albertina Ho, Ini Tugas Dewas KPK
6 jam lalu
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melaporkan anggota Dewas KPK Albertina Ho. Berikut tugas dan fungsi Dewas KPK
Baca SelengkapnyaKilas Balik Kasus Korupsi APD Covid-19 Rugikan Negara Rp 625 Miliar
7 jam lalu
KPK masih terus menyelidiki kasus korupsi pada proyek pengadaan APD saat pandemi Covid-19 lalu yang merugikan negara sampai Rp 625 miliar.
Baca SelengkapnyaKPK Tak Kunjung Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, Terhambat di Direktur Penyelidikan KPK atas Perintah Polri
8 jam lalu
Sprindik Eddy Hiariej belum terbit karena Direktur Penyelidikan KPK Brijen Endar Priantoro tak kunjung meneken lantaran ada perintah dari Polri.
Baca SelengkapnyaSoal Sidang Etik Digelar pada 2 Mei, Nurul Ghufron Tuding Dewas KPK Tak Menghormati Hukum
9 jam lalu
Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, mengatakan telah melaporkan dugaan pelanggaran etik anggota Dewas KPK Albertina Ho sejak bulan lalu.
Baca SelengkapnyaLaporkan Dewas KPK Albertina Ho, Nurul Ghufron Klaim Informasi Transaksi Keuangan Merupakan Data Pribadi
10 jam lalu
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengklaim informasi transaksi keuangan merupakan data pribadi yang bersifat rahasia.
Baca SelengkapnyaKonflik Nurul Ghufron dengan Anggota Dewas Albertina Ho, KPK: Tidak Ada Berantem
18 jam lalu
Juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan laporan Nurul Ghufron tersebut murni pribadi.
Baca SelengkapnyaPengamat dan Aktivis Antikorupsi Bicara Soal Seteru di Internal KPK, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho
20 jam lalu
Aktivis dan pengamat antikorupsi turut menanggapi fenomena seteru di internal KPK, Nurul Ghufron laporkan Albertina Ho. Apa kata mereka?
Baca SelengkapnyaLaporan Dugaan Korupsi Impor Emas oleh Eko Darmanto Masih Ditindaklanjuti Dumas KPK
20 jam lalu
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, mengatakan laporan yang disampaikan bekas Kepala Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto, masih ditindaklanjuti.
Baca SelengkapnyaAlbertina Ho Tanggapi Pernyataan Nurul Ghufron soal Surat Edaran Dianggap Tak Berstatus Hukum
20 jam lalu
"Ah biar sajalah. Kan Ketua PPATK sudah bilang, ada aturannya kan," kata Albertina Ho.
Baca SelengkapnyaDewas KPK Mulai Sidang Etik Nurul Ghufron 2 Mei Mendatang karena Alat Bukti Sudah Cukup
21 jam lalu
Dewas KPK akan memulai sidang dugaan pelanggaran etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron soal penyalahgunaan wewenang dalam kasus korupsi di Kementan.
Baca Selengkapnya