Gubernur DKI Jakarta sekaligus Presiden terpilih Jokowi mendengarkan hasil rapat para fraksi-fraksi dalam rapat pandangan di Gedung DPRD, Jakarta, 6 Oktober 2014. TEMPO/Dasril Roszandi.
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengatakan akan membangun cash management system alias sistem pengelolaan kas terhadap penggunaan anggaran di pusat dan daerah. Ide itu dia sampaikan di hadapan jajaran kabinet dan seluruh gubernur saat membuka rapat koordinasi nasional Kabinet Kerja.
"Ke depan, kami ingin cash management system mulai dari APBN hingga APBD," kata Jokowi, di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 4 November 2014. (Jokowi juga ingin gubernur ubah postur APBD, ini beritanya)
Menurut Jokowi, cash management system bakal menjadi kontrol terhadap semua penggunaan anggaran. Ia mengatakan perbaikan-perbaikan kebijakan seperti ini akan terus dilakukan dan tetap membutuhkan dukungan para pemimpin daerah. Sebabnya, ia melanjutkan, keberhasilan pembangunan nasional bisa diukur dari keberhasilan pembangunan di daerah.
Jokowi juga mewajibkan seluruh pemerintah daerah memiliki layanan satu atap bagi perizinan investasi. Dia memberikan tenggat satu tahun. Jika ada daerah yang belum menerapkan kebijakan ini, Jokowi akan menghilangkan Dana Alokasi Khusus untuk daerah itu. "Kami stop DAK-nya. Ini politik anggaran," ucapnya. "Bisa saja nanti hitungan Dana Alokasi Umum-nya juga dikurangi." PRIHANDOKO
