Aktivis Indonesian Budget Center, Roy Salam. TEMPO/Seto Wardhana
TEMPO.CO,Jakarta - Peneliti Indonesia Budget Center, Roy Salam, menilai terdapat kerugian dan keuntungan bila jumlah komisi di parlemen mengalami pemekaran. Pernyataan Roy ini menanggapi kembali munculnya wacana bahwa Dewan Perwakilan Rakyat akan melakukan pemekaran komisi dalam rapat konsultasi pengganti Badan Musyawarah.
Menurut Roy, hanya terdapat satu keuntungan bila DPR menyepakati penambahan komisi. "Beban komisi semakin terbagi dan terdistribusi," kata Roy saat dihubungi Tempo, Senin, 3 November 2014. (Baca: Menhukam: Dualisme DPR Hambat Kinerja Pemerintah)
Roy mengatakan beban kerja tiap komisi memang kurang merata, sehingga berdampak langsung terhadap efektifitas kerja. Dalam rapat konsultasi pengganti Badan Musyawarah disebutkan ihwal ketimpangan dalam distribusi mitra kerja komisi di DPR. Saat ini Komisi I memiliki lima belas mitra kerja dan Komisi IV membawahkan lima mitra kerja. (Baca: DPR Kembali Wacanakan Pemekaran Komisi )
Namun, Roy melanjutkan, akan muncul sejumlah kerugian jika pemekaran komisi terwujud. Pertama, bertambahnya anggaran. Roy mengatakan, tiap komisi memiliki anggaran operasional, sehingga penambahan jumlah komisi akan diikuti dengan penambahan beban anggaran.
"Penambahan jumlah komisi malah akan menyedot anggaran yang jauh lebih besar," kata Roy. Kemudian, Roy menyebutkan, belum ada kajian yang menjamin pemekaran akan meningkatkan kinerja komisi. (Baca: Ketua MK: Ricuh DPR Beri Pelajaran Buruk ke Rakyat)
"Sehingga, tak ada jaminan pengubahan jumlah komisi di DPR serta-merta meningkatkan kinerja komisi. Saya kira ini spiritnya hanya untuk mengakomodasi pimpinan komisi dari DPR tandingan saja," kata Roy.
