TEMPO.CO, Surabaya - Penerapan Kartu Indonesia Pintar, yang baru saja diluncurkan pemerintah pusat, masih membingungkan pemerintah daerah. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Harun mengatakan belum menerima sosialisasi mengenai kartu tersebut. "Belum ada petunjuk, belum ada sosialisasi," kata Harun saat ditemui Tempo, Senin, 3 November 2014.

Menurut Harun, dia baru sebatas mendapatkan informasi seputar kartu tersebut dari media massa. Di Jawa Timur sendiri, kata dia, hanya Kota Surabaya dan Kabupaten Banyuwangi yang ditunjuk menjadi pelaksana proyek percontohan penerapan Kartu Indonesia Pintar. "Mungkin sosialisasinya dari pusat langsung ke dua daerah itu," ujar Harun. (Baca sebelumnya: Pemerintah Bagikan 152.434 Kartu Indonesia Pintar)

Dinas Pendidikan Jawa Timur, tutur Harun, telah menyalurkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Siswa Miskin (BSM). Dana dua program itu dicairkan setiap tahun melalui sekolah. Anggarannya mencapai Rp 2,7 triliun per tahun atau sekitar Rp 673 miliar per bulan.

Harun memperkirakan data BOS dan BSM itulah yang dipakai pemerintah pusat untuk membagikan Kartu Indonesia Pintar. Sebab, data tersebut akurat memuat detail sekolah dan siswa menurut nama dan alamat dari sekolah dasar hingga menengah.(Lihat juga: Kompleksitas Masalah Kartu Indonesia Pintar)

Verifikasi BOS dan BSM ini dilakukan setiap tiga bulan sekali dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Namun ihwal Kartu Indonesia Pintar, Harun belum mengetahui gambaran sinkronisasi program itu dengan program di daerah. "Kalau diminta (menjelaskan) kami siap, parameternya dari BOS itu."

Harun memuji program Kartu Indonesia Pintar pemerintah pusat. Sebab, selama ini bantuan hanya diberikan kepada sekolah. Sedangkan melalui Kartu Indonesia Pintar, dana langsung disalurkan ke siswa yang tidak mampu untuk kebutuhan keseharian mereka.

"Program ini positif karena langsung ke sasaran," katanya. Harun yakin penerapan BOS, BSM, dan Kartu Indonesia Pintar dapat disinkronkan. (Baca: Anies: Kartu Indonesia Pintar Jadi Prioritas)

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya M. Iksan mengatakan juga belum mendapat petunjuk dari pemerintah pusat mengenai teknis pelaksanaan Kartu Indonesia Pintar. Apalagi dana BSM tahun ini baru disalurkan. "Kami masih akan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat," katanya.

AGITA SUKMA LISTYANTI
Berita Terpopuler:
Raden Nuh Ditangkap, Asatunews Tak Update Berita
Kata ICW Soal Calon Jaksa Agung Widyo Pramono
Tjahjo Kumolo: Paling Enak Jadi Anggota DPR
Elite Pecah, PPP Bojonegoro Patuh ke Kiai Maimun
Biaya Premi Kartu Indonesia Sehat Sama dengan JKN