TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly khawatir dengan semakin berlarutnya polemik dualisme kepemimpinan di Dewan Perwakilan Rakyat. Dia menilai polemik ini berpotensi menghambat sebagian besar kerja setiap kementerian dan lembaga tinggi negara.
"Saya sudah merancang Program Legislasi Nasional 2015. Kalau Dewan Perwakilan Rakyat terlambat, Prolegnas akan terhalang," kata Yasona di Kantor Presiden, Senin, 3 November 2014. (Baca: Akbar Tandjung: Stop Aktivitas DPR Tandingan)
Sebagai bagian dari pemerintah, Yasona memilih memberikan imbauan agar seluruh anggota parlemen dari dua koalisi duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan. Menurut dia, parlemen harus segera menyelesaikan alat kelengkapan sehingga dapat membahas segala program pemerintah. "Rakyat yang dirugikan, kebijakan pemerintah tak bisa jalan," ujarnya
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini menuturkan ada banyak hal yang harus pemerintah selesaikan dengan parlemen. Termasuk sejumlah kebijakan dan perombakan kementerian. Menurut Yasona, semua program ini akan terhambat karena pemerintah tak bisa berjalan tanpa persetujuan parlemen. "Ini berlawanan dengan instruksi Presiden Jokowi yang meminta kita speed. Kerja, kerja, kerja," kata Yasona. (Baca: Kisruh di Senayan Tak Selesai, Pemerintah Tersandera)
Selain kementeriannya, menurut dia, program beberapa kementerian lain yang butuh konsultasi dengan parlemen juga akan terhambat. Misalnya, Kementerian Luar Negeri yang harus mendiskusikan soal pertemuan luar negeri yang akan dijalani pemerintah. Kementerian Pertanian yang tengah memulai program ketahanan pangan juga butuh konsultasi dengan parlemen.
