Presiden terpilih, Joko Widodo (kiri kedua), Wakil Presiden terpilih, Jusuf Kalla (kanan kedua) dan Sekjen PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo (kanan) berjalan keluar ruangan usai menghadiri pertemuan tertutup di kediaman Megawati Soekarnoputri, Jakarta, 5 Oktober 2014. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berencana membatasi kegiatan kunjungan kepala daerah ke luar negeri. Kepala daerah tak bisa lagi merencanakan ke luar negeri tanpa koordinasi. "Jadi nanti perginya bareng-bareng, misalnya ke Jepang, tiga provinsi jalan. Jangan hari ini satu gubernur, besok berangkat lagi," ujar Tjahjo kepada Tempo di Jakarta Selatan, Ahad, 2 November 2014. (Baca: Tjahjo Kumolo Kesal Ada Menteri Pakai Voorijder)
Menurut Tjahjo, dengan pembatasan ini, kepala daerah tak bisa lagi menggunakan alasan promosi wisata untuk melakukan kunjungan ke luar negeri. Bila tetap ingin berpromosi harus dilakukan secara berkelompok dengan daerah lain.
Tjahjo menilai kegiatan promosi wisata ke luar negeri selama ini tidak efektif. Bahkan dia menduga kegiatan itu cenderung menghabiskan anggaran. "Delapan puluh persen laporan pengeluaran itu hanya untuk menghabiskan anggaran. Untuk pariwisata-lah, studi banding-lah," ujar Tjahjo.
Agar lebih efektif, kunjungan ke luar negeri, kata Tjahjo, juga harus berkoordinasi dengan Kementerian Pariwisata. Dengan begitu, kegiatan promosi bisa lebih terprogram. "Enggak bisa lagi tiba-tiba jalan," ujarnya.
Pembatasan kunjungan ke luar negeri ini, menurut Tjahjo, merupakan arahan langsung dari Presiden Joko Widodo. Pembatasan ini untuk mengantisipasi adanya kekosongan pemerintahan daerah. Keputusan ini rencananya disampaikan saat rapat koordinasi dengan semua kepala daerah pada Selasa, 4 November 2014. TIKA PRIMANDARI
