Ribuan perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia dan Aliansi Perangkat Desa menduduki Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (14/12). TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Jakarta: Koordinator Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch Ade Irawan meminta Dewan Perwakilan Rakyat untuk menjelaskan beberapa hal pada publik apabila ingin menghidupkan kembali proyek pembangunan gedung baru DPR. Cara pandang publik dapat dipengaruhi penjelasan DPR terkait dengan hal ini.
"Pertama dari aspek keadilan. Pembangunan ini dapat membuat DPR dinilai memikirkan diri sendiri dan tidak sensitif terhadap kepentingan publik," kata dia saat dihubungi Tempo pada Ahad, 2 November 2014. (Baca: Rencana Pembangunan Gedung Baru DPR Dibekukan)
Menurut pendapat Ade, publik menilai gedung DPR masih layak pakai dan representatif sebagai tempat bekerja anggota Dewan. Kondisi saat ini dinilai cukup sensitif karena DPR sendiri sedang terlibat banyak konflik internal seperti perseteruan koalisi Prabowo dan Jokowi. Pembangunan yang disuarakan Badan Umum Rumah Tangga DPR ini masih dipertanyakan apa kepentingannya.
DPR disarankan untuk memberikan penjelasan pada publik tentang urgensi pembangunan gedung baru ini. Menurut Ade, apabila gedung dibangun untuk memperlancar kinerja anggota Dewan dalam memperjuangkan aspirasi rakyat, maka tentu publik bisa menerima. "Tapi kalau karena ada permohonan dari pihak-pihak yang minta proyek, tentu itu masalah," kata dia. (Baca: Dana Gedung Baru DPR Jadi Rp 777 Miliar)
Ia mengingatkan kembali isu gedung baru ini yang sempat hangat pada 2010. ICW menilai pada usulan yang diberikan anggota Dewan, harganya jauh melebihi proposal yang diajukan sehingga diduga ada pemahalan. Dalam pengerjaan pun diduga ada pihak-pihak yang meminta jatah proyek. "Maka dari itu, DPR harus lebih transparan dalam hal biaya yang dipakai, demikian pula proses tendernya. Kalau jelas, tentu publik bisa mengerti," katanya.
ICW belum bisa mengatakan wacana pembangunan gedung DPR baru sebagai sesuatu yang baik karena masih ada indikasi korupsi ataupun suap. Proyek ini sebelumnya sempat disuarakan pada 2010 sebelum akhirnya kandas pada 23 Mei 2011 setelah didesak sana-sini oleh banyak pihak.
