KPK Ambil Alih Kasus Korupsi di Malang

Reporter

Sabtu, 1 November 2014 05:43 WIB

Ilustrasi Korupsi

TEMPO.CO , Malang: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidiki dugaan korupsi pengadaan lahan untuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan pembangunan jembatan Kedungkandang di Pemerintah Kota Malang. Kedua kasus tersebut menarik perhatian masyarakat karena dugaan kerugian yang ditimbulkan melebihi Rp 1 miliar.

"Saya sudah meminta data jembatan Kedungkandang dan RSUD ke Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Djarot Edy Sulistyono," kata koordinator penyidik KPK, Christian, Jumat, 31 Oktober 2014. Namun, sejauh ini Djarot belum membawa dokumen dan data yang dibutuhkan. Alasannya, Djarot baru menunaikan ibadah haji.

Menurut Christian, data tambahan akan diolah dan diselidiki. KPK hingga saat ini baru mendapat data dan dokumen awal untuk memulai penyelidikan. KPK akan mengambil alih perkara karena kasus tersebut berlarut-larut.

KPK di Malang tak hanya menyelidiki kedua kasus. Awalnya, penyidik menggeledah PT Indra Karya (Persero) yang diduga terkait korupsi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Sungai Mamberamo Papua tahun anggaran 2009-2010. Kasus tersebut diduga melibatkan bekas Gubernur Papua, Barnabas Suebu sebagai tersangka. Dalam proyek beranggaran Rp 56 miliar diduga merugikan uang negara senilai Rp 35 miliar.

Sementara itu, Djarot mengaku tengah berada di Surabaya usai berhaji. Ia tengah cuti sampai 10 November 2014. Namun, ia siap menyerahkan data dan dokumen yang dibutuhkan penyidik KPK. Semua data lengkap, katanya, serta siap diperiksa keseluruhan data untuk kepentingan penyelidikan bagi penyidik KPK. "Semua data tersimpan rapi termasuk hasil audit BPK," katanya.

EKO WIDIANTO

Berita lain:
Beda Obor Rakyat dan Arsad Versi Kapolri
Landasan Pacu Susi Air Diduga Tak Berizin
Izin Landasan Pacu Susi Air Dipersoalkan



Berita terkait

Kejati Tetapkan Tersangka Baru Korupsi Dana Sekretariat DPRD Papua Barat

23 Agustus 2023

Kejati Tetapkan Tersangka Baru Korupsi Dana Sekretariat DPRD Papua Barat

Kejati Papua Barat sebelumnya telah menahan FKM mantan Sekretaris DPR pada Kamis malam, 27 Juli 2023.

Baca Selengkapnya

Respons Kemendagri soal Usulan Kenaikan Gaji Kepala Daerah

7 Desember 2018

Respons Kemendagri soal Usulan Kenaikan Gaji Kepala Daerah

Ketua KPK Agus Rahardjo sebelumnya mengusulkan agar pemerintah mengkaji remunerasi bagi kepala daerah.

Baca Selengkapnya

Kasus Nur Mahmudi Ismail, Mantan Sekda Depok Hari Ini Diperiksa

12 September 2018

Kasus Nur Mahmudi Ismail, Mantan Sekda Depok Hari Ini Diperiksa

Dua mantan pejabat Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail dan Harry Prihanto, dituduh merugikan negara Rp 10,7 miliar dalam korupsi proyek Jalan Nangka.

Baca Selengkapnya

Kejari Yogya SP3 Kasus Dana Purna Tugas 13 Mantan Anggota DPRD

3 November 2017

Kejari Yogya SP3 Kasus Dana Purna Tugas 13 Mantan Anggota DPRD

Dalam kasus dana purna tugas ini sebanyak 17 anggota DPRD Kota Yogyakarta periode 1999-2004 lainnya sudah menjalani hukuman.

Baca Selengkapnya

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Diciduk KPK

25 Oktober 2017

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Diciduk KPK

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Harianto diperiksa penyidik KPK di Polres Nganjuk.

Baca Selengkapnya

Cegah Korupsi di DKI Jakarta, Ini Cara Kerja Dua Tim Khusus KPK

4 Oktober 2017

Cegah Korupsi di DKI Jakarta, Ini Cara Kerja Dua Tim Khusus KPK

Tim koordinasi supervisi bekerja sama dengan perangkat daerah untuk mencegah korupsi di DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

OTT di Batubara, Ada Indikasi Terkait Fee Proyek

14 September 2017

OTT di Batubara, Ada Indikasi Terkait Fee Proyek

Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen terjaring dalam OTT KPK. Ia diduga menerima fee proyek.

Baca Selengkapnya

Korupsi Alkes, Bekas Anak Buah Nazaruddin Divonis 3 Tahun Penjara  

13 September 2017

Korupsi Alkes, Bekas Anak Buah Nazaruddin Divonis 3 Tahun Penjara  

Mantan anak buah Nazaruddin, Marisi Matondang, divonis tiga tahun penjara.

Baca Selengkapnya

Korupsi Buku, Eks Kepala Dinas Pendidikan Jabar Divonis 3 Tahun  

6 September 2017

Korupsi Buku, Eks Kepala Dinas Pendidikan Jabar Divonis 3 Tahun  

Terdakwa pelaku korupsi buku pingsan setelah hakim menjatuhkan vonis hukuman penjara 3 tahun.

Baca Selengkapnya

Dahlan Iskan Bebas, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Ajukan Kasasi  

6 September 2017

Dahlan Iskan Bebas, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Ajukan Kasasi  

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung terkait dengan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang membebaskan Dahlan Iskan.

Baca Selengkapnya