Suryadharma Ali (kedua kanan), bersama Hatta Rajasa (kiri), Prabowo Subijanto (kedua kiri) dan Aburizal Bakrie (kanan) menghadiri Muktamar ke VIII PPP di Jakarta, 30 Oktober 2014. Muktamar ini berlangsung dari 30 Oktober hingga 2 November. ANTARA/Vitalis Yogi Trisna
TEMPO.CO, Jakarta - Pimpinan partai dalam Koalisi Prabowo mendukung sikap Suryadharma Ali untuk membentuk kepengurusan PPP. Ketua Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional Amien Rais mengatakan pemerintah tidak boleh terlampau jauh mencampuri urusan partai politik.
Mereka seharusnya menghormati dan menyerahkan penuh persoalan kepada internal partai yang bermasalah. "Pemerintah jangan membuat kesalahan karena rasa percaya diri yang tinggi," ucap Amien dalam sambutan pada acara Muktamar PPP yang berlangsung di Grand Sahid Hotel Jakarta, Kamis, 30 Oktober 2014. (Baca: Sahkan PPP Romi, Ini Alasan Menteri Yasonna)
Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya Prabowo Subianto mengatakan koalisinya ingin membangun suasana politik yang sejuk. Prabowo pun mengimbau pemerintah Jokowi untuk mengambil langkah yang tepat menghadapi dualisme kepengurusan di PPP dengan menaati aturan hukum yang ada.
"Mungkin ada kekhilafan karena pemerintahan masih baru, tetapi harus diperbaiki," kata Prabowo. (Baca: PPP Suryadharma Gugat ke PTUN)
Soal koalisi, Prabowo juga menambahkan, koalisinya menganggap muktamar yang digelar Suryadharma adalah sah sesuai perundang-undangan. Prabowo berharap pemahaman yang sama juga berasal dari Koalisi Jokowi. "Kami sudah menyatakan dukungan kepada pemerintah, jadi hubungan baik dalam demokrasi sebaiknya dijaga."
