Komunitas alumni 19 universitas pendukung Jokowi menerbitkan tabloid Pelayan Rakyat untuk menyaingi tabloid Obor Rakyat yang mendiskreditkan Jokowi. Tampak salah satu warga menunjukkan tabloid tersebut (16/9). Tabloid ini, disebar saat silaturahmi kiai kampung, tokoh masyarakat, dan Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) di pondok pesantren Amanatul Ummah, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, yang dihadiri cawapres Jusuf Kalla. TEMPO/ISHOMUDDIN
TEMPO.CO, Jakarta - Penyidik Badan Reserse Kriminal Mabes Polri sudah meminta keterangan Presiden Joko Widodo dalam kasus tabloid Obor Rakyat. Permintaan keterangan Jokowi ini sebagai upaya untuk mengusut tuntas dalang penerbitan tabloid yang berisi kampanye hitam mengenai Jokowi pada masa kampanye presiden kemarin.
"Pak Jokowi sudah dimintai keterangan pada 17 Oktober 2014," kata Direktur Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri Brigjen Herry Prastowo di kantornya, Kamis, 30 Oktober 2014. "Berkas sudah dikirim ke jaksa penuntut umum Kejaksaan Agung." (Baca: Kasus Penghinaan, Jokowi Sudah Diperiksa Polri)
Herry mengatakan semua berkas keterangan Jokowi diserahkan kepada Kejaksaan Agung pada 27 Oktober 2014. Berkas itu merupakan yang kedua diserahkan setelah polisi menetapkan dua tersangka penggagas tabloid Obor Rakyat, Setiyardi Budiono dan Darmawan Sepriyossa, pada 3 Juli 2014.
Sebelumnya, pengusutan kasus tabloid Obor Rakyat terkendala lantaran Kepolisian belum meminta keterangan kepada Jokowi. Kini, setelah Jokowi memberikan keterangan, Mabes Polri melimpahkan sepenuhnya kepada Kejaksaan. (Baca: Kasus OborRakyat, Jokowi Didesak Teken BAP)
Jika semua berkas sudah lengkap, jaksa hanya menyusun surat dakwaan. Sedangkan Setiyardi Budiono dan Darmawan Sepriyossa disangka melanggar Pasal 310, 311, 156, dan 157 KUHP tentang Pencemaran Nama Baik dan Fitnah yang dilakukan lewat pemberitaan di tabloid itu.
