TEMPO.CO, Malang - Pemerintah Kota Malang gagal menyerap dana bagi hasil cukai dan tembakau (DBHCT) sebesar Rp 80 miliar yang diterima tahun ini. Komponen ini menyumbang hampir separo sisa anggaran pemerintah kota itu yang sebesar Rp 117 miliar. (Baca: Produksi Rokok Turun, Target Cukai Tak Tercapai)

Pelaksana Harian Kepala Dinas Pendapatan Kekayaan dan Aset Daerah Hadi Santoso mengatakan dana bagi hasil cukai dan tembakau yang terserap hanya sekitar Rp 30 miliar. Selebihnya, Rp 50 miliar, menjadi sisa lebih penggunaan anggaran (silpa). "Sejumlah satuan kerja perangkat daerah memilih tak menggunakan anggaran," kata Hadi, Rabu, 29 Oktober 2014.

Hadi mengatakan dana itu tak digunakan karena ada ketidaksesuaian antara program dokumen penggunaan anggaran dan peraturan Kementerian Keuangan. Kepala dinas pun takut terjerat kasus hukum. "Kita tunggu petunjuk Wali Kota Malang, langkah apa yang akan diambil," katanya.

Malang Corruption Watch (MCW) menilai penyerapan DBHCT minim karena Pemerintah Kota Malang asal-asalan membuat program. Program hanya bersifat administratif, seperti membuat tempat sampah, tempat mandi umum, dan program lain yang tak terkait langsung dengan pengendalian konsumsi rokok. (Baca: Rp 20 Miliar untuk Alih Profesi Petani Tembakau)

"Program ditolak karena tak selaras dengan mengurangi dampak merokok," kata Ketua MCW, Luthfi J. Kurniawan. Seharusnya, kata Luthfi, program memperhatikan aspek filosofis, sosiologis, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Data jumlah perokok dan penyakit akibat merokok juga harus disesuaikan.

EKO WIDIANTO

Terpopuler
Hina Jokowi di FB, Tukang Tusuk Sate Ini Ditahan
Penghina Jokowi di Facebook Unggah Gambar Cabul
Tak Mau MA Dipenjara, Keluarga Minta Bertemu Jokowi
Tukang Sate Penghina Jokowi Dibela Netizen