Warga melakukan aksi protes menuntut pelunasan ganti rugi saat peringatan 8 tahun semburan Lumpur Lapindo di tanggul desa Siring, Porong, Sidoarjo (29/5). Hingga 8 tahun usia semburan lumpur, masih banyak korban yang belum terlunasi ganti rugi tanah dan bangunannya. TEMPO/Fully Syafi
TEMPO.CO, Sidoarjo - Tanggul penahan lumpur Lapindo yang kritis di Desa Ketapang, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, hingga kini, Selasa, 28 Oktober 2014 belum ditangani. Padahal, lumpur sudah meluber sejak beberapa hari lalu.
Menurut juru bicara Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Dwinanto Hesti Prasetyo, kondisi itu terjadi karena warga di dalam peta area terdampak masih belum mengizinkan BPLS melakukan aktivitas di wilayah tergenang lumpur. "Kami tidak bisa berbuat banyak, hanya membersihkan saluran pipa yang tersumbat lumpur supaya airnya bisa mengalir ke Kali Ketapang," katanya, Selasa, 28 Oktober 2014.
Luberan lumpur terjadi di tanggul titik 73 A dan C. Di titik C terdapat pipa saluran pembuangan yang dialirkan ke Kali Ketapang. Saluran itu yang kini sedang diperbaiki supaya aliran airnya maksimal dan tidak ada genangan air di tanggul. "Sebenarnya sempat ditolak petani tambak yang mengambil air dari Kali Ketapang. Namun, karena tidak ada pilihan lain kami tetap alirkan," kata Dwinanto. (Baca juga: Tanggul Lumpur Lapindo di Gempol Sari Jebol)
BPLS juga menaruh karung-karung yang berisi pasir dan batu di tepi tanggul untuk mengurangi rembesan lumpur. Namun, usaha ala kadarnya itu tak banyak membantu. Soalnya, air lumpur berwarna cokelat itu masih terus mengalir melewati sela-sela karung. (Baca: Tanggul Lapindo Jebol, Lima Rumah Tenggelam)
Berdasarkan pantauan Tempo, ketinggian air lumpur sudah mencapai puncak tanggul tertinggi. Di tanggul yang lebih rendah, air lumpur sudah meluber sejauh 500 meter.
