Jaksa KPK Dukung Kepala PPATK Jadi Jaksa Agung  

Reporter

Editor

Rini Kustiani

Selasa, 28 Oktober 2014 13:30 WIB

Ketua PPATK, M Yusuf. ANTARA/Yudhi Mahatma

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Muhammad Yusuf menyatakan siap jika Presiden Joko Widodo menunjuknya menjadi Jaksa Agung. Yusuf juga mengklaim didukung banyak jaksa di daerah.

"Mereka rindu saya kembali ke Blok M (kantor Kejaksaan Agung). Saya juga dapat masukan, pesan, dan harapan dari mereka yang di Papua hingga Sumatera," kata Yusuf kepada Tempo, Senin, 27 Oktober 2014. (Baca: Jadi Calon Jaksa Agung, Widyo: Jangan Buru-buru)

Namun, Yusuf enggan mengaku telah berkomitmen dengan beberapa jaksa senior di KPK dan membangun program. Sebab, dia tak mau sesumbar karena Jokowi belum memutuskan siapa yang menjadi Jaksa Agung. "Yang penting bagi saya adalah kepastian dulu," ujarnya. (Baca: Ada 5 Kandidat Jaksa Agung, Siapa Dipilih Jokowi?)

Sumber Tempo di KPK mengatakan beberapa jaksa senior di sana siap membantu Yusuf jika dia ditunjuk Jokowi menjadi Jaksa Agung. Dua jaksa senior itu di antaranya adalah Deputi Penindakan KPK Warih Sadono dan Direktur Penuntutan KPK Ranu Mihardja. Sumber yang sama mengatakan satu nama yang siap membantu Yusuf adalah Ferry Wibisono, eks Direktur Penuntutan KPK yang kini menjabat Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. (Baca: KPK Berharap Jaksa Agung Baru Punya Integritas)

Warih Sadono enggan berkomentar ihwal dukungan terhadap Yusuf menjadi Jaksa Agung. Namun, dia menyatakan siap jika harus dipindah ke Kejaksaan Agung. "Saya kira saya tidak perlu menjawab karena sebagai jaksa saya siap untuk ditugaskan di mana saja," katanya saat dihubungi. (Baca: Jaksa Agung Baru harus Berani Usut Kasus HAM)

Ranu juga siap. "Tentunya apa yang didapat di KPK akan saya kembangkan di Kejaksaan Agung nantinya. Tapi hingga sekarang rasanya belum ada kejelasan," kata dia saat ditemui di gedung KPK. Kesiapan itu juga disampaikan Ferry. "Siap, dong, namanya juga tugas," ujar dia saat ditelepon.

MUHAMAD RIZKI

Topik terhangat:
Pelantikan Jokowi | Koalisi Jokowi-JK | Kabinet Jokowi | Pilkada oleh DPRD

Berita terpopuler lainnya:
Latar Belakang Menteri Jokowi dari Parpol dan Profesional
Tujuh Pertanyaan Ibas kepada Jokowi
Empat Menteri Top Jokowi

Berita terkait

3,2 Juta Pemain Judi Online di Indonesia, Kenali Modus, Kategori, dan Sanksi Hukumnya

11 hari lalu

3,2 Juta Pemain Judi Online di Indonesia, Kenali Modus, Kategori, dan Sanksi Hukumnya

Data PPATK menunjukkan sekitar 3,2 juta warga Indonesia yang bermain judi online. Berikut modus, kategori, dan jerat pasal hukum di KUHP dan UU ITE.

Baca Selengkapnya

Kepala PPATK Ungkap Kasus Dana Kampanye Ilegal, Ini Sejarah Panjang Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

19 Desember 2023

Kepala PPATK Ungkap Kasus Dana Kampanye Ilegal, Ini Sejarah Panjang Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana sebut adanya dugaan aliran dana kampanye ilegal. Ini sejarah lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Baca Selengkapnya

PPATK Sebut Dugaan Aliran Dana Kampanye Ilegal, Ini Profil Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

19 Desember 2023

PPATK Sebut Dugaan Aliran Dana Kampanye Ilegal, Ini Profil Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkapkan adanya dugaan aliran dana kampanye yang bersumber dari tambang ilegal dan penyalahgunaan BPR.

Baca Selengkapnya

Seluk Beluk PPATK, Lembaga Pencegahan TPPU yang Dimiliki Indonesia

16 Juli 2023

Seluk Beluk PPATK, Lembaga Pencegahan TPPU yang Dimiliki Indonesia

PPATK memiliki fungsi utama yakni untuk melakukan koordinasi pelaksanaan upaya untuk mencegah maupun memberantas TPPU di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Mengenal Lebih Dekat PPATK, Lembaga yang Membekukan Ratusan Rekening Panji Gumilang

15 Juli 2023

Mengenal Lebih Dekat PPATK, Lembaga yang Membekukan Ratusan Rekening Panji Gumilang

PPATK bekerja dan memiliki tanggung jawab secara langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

Baca Selengkapnya

Tak Ada Efek Jera Hukuman Disiplin di Kasus Transaksi Janggal Rp 349 Triliun

12 April 2023

Tak Ada Efek Jera Hukuman Disiplin di Kasus Transaksi Janggal Rp 349 Triliun

Sri Mulyani memberikan hukuman disiplin terhadap 193 ASN Kemenkeu yang berkaitan dengan transaksi mencurigakan Rp 349 triliun periode 2009-2023.

Baca Selengkapnya

Mahfud MD Sebut Kasus Impor Emas Batangan Ditjen Bea Cukai, Ini Penjelasan Wamenkeu

31 Maret 2023

Mahfud MD Sebut Kasus Impor Emas Batangan Ditjen Bea Cukai, Ini Penjelasan Wamenkeu

Wamenkeu Suahasil Nazara merespons kasus dugaan pencucian uang di Ditjen Bea Cukai yang berkaitan dengan emas batangan.

Baca Selengkapnya

Kepala PPATK: Jangan Salah Persepsi, Transaksi Janggal Rp 300 Triliun Pegawai Kementerian Keuangan bukan Korupsi

14 Maret 2023

Kepala PPATK: Jangan Salah Persepsi, Transaksi Janggal Rp 300 Triliun Pegawai Kementerian Keuangan bukan Korupsi

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan transaksi janggal senilai Rp 300 triliun pegawai Kementerian Keuangan bukan korupsi.

Baca Selengkapnya

Insentif Mewah Proyek Ibu Kota Nusantara

11 Maret 2023

Insentif Mewah Proyek Ibu Kota Nusantara

Seabrek insentif mewah untuk calon investor proyek Ibu Kota Nusantara tersebut semakin mengancam kelangsungan masyarakat adat dan hutan Kalimantan.

Baca Selengkapnya

5 Tindak Pidana Pencucian Uang Terbesar di Indonesia, PPATK Duga Capai Rp 183,88 T

15 Februari 2023

5 Tindak Pidana Pencucian Uang Terbesar di Indonesia, PPATK Duga Capai Rp 183,88 T

PPATK mengungkap kasus Tindak Pidana Pencucian Uang sepanjang tahun 2022 mencapai Rp 183,3 triliun. Berikut 5 tindak pidana pencucian terbesar.

Baca Selengkapnya