TEMPO.CO, Padang - Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas (Unand), bersyukur direkturnya yang juga guru besar hukum tata negara Unand, Saldi Isra, tak menjadi menteri dalam Kabinet Kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla. "Alhamdulillah. Dia tetap mengurus PUSaKO," ujar peneliti PUSaKO, Feri Amsari, Senin, 27 Oktober 2014.

Menurut Feri, kepemimpinan Saldi masih dibutuhkan untuk menengahi gejolak semangat peneliti muda di Unand. "Saldi menjadi figur penengah jika ada perselisihan kader-kader mudanya," ujarnya.

Feri mengatakan, sebagai peneliti senior, Saldi sangat dihormati. Keilmuannya masih diperlukan agar hasil penelitian tetap maksimal. Sebab, Saldi selalu menginginkan hasil yang sempurna.

Saldi juga mengaku tak sedih dirinya tidak masuk dalam Kabinet Kerja Jokowi. "Tidak ada masalah, itu haknya Presiden," ujarnya. Saldi sempat masuk dalam bursa Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pemerintahan Jokowi-JK. Bahkan Saldi sempat dipanggil ke Istana oleh Jokowi.

Saat itu, mereka berbincang soal hukum tata negara dan perundang-undangan. Putra Solok ini juga dimintai pandangan soal Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet. (Baca: Batal Jadi Menteri, Saldi Isra: Tak Masalah)

Apa yang bisa dilakukan Sekretariat Negara untuk memperbaiki kondisi hukum?" kata Saldi menirukan salah satu pertanyaan Jokowi. Saldi juga mengaku ditanya Jokowi soal konstruksi Pasal 19 Undang-Undang Kementerian Negara, terutama terkait dengan pengubahan atau penggabungan kementerian dilakukan dengan pertimbangan DPR.

ANDRI EL FARUQI

Topik terhangat:
Pelantikan Jokowi | Koalisi Jokowi-JK | Kabinet Jokowi | Pilkada oleh DPRD

Berita terpopuler lainnya:
Latar Belakang Menteri Jokowi dari Parpol dan Profesional
Tujuh Pertanyaan Ibas kepada Jokowi
Empat Menteri Top Jokowi