Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla, berfoto bersama dengan sejumlah menteri usai pengumuman 34 nama menteri di halaman Istana Merdeka, Jakarta, 26 Oktober 2014. TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Agus Hermanto mengatakan kabinet Presiden Joko Widodo bakal tak bisa langsung bekerja. Alasannya, perubahan nomenklatur kementerian belum didukung anggaran operasional. "Pemerintah harus melakukan upaya yang berat," kata Agus, Senin, 27 Oktober 2014, di Gedung DPR.
Menurut Agus, perubahan sebuah kementerian dan lembaga akan mengubah mata anggaran dan program yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara 2014-2015. Agus memberi contoh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dipimpin Siti Nurbaya Bakar belum memiliki pagu APBN. "Tak bisa dana di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan digabung dan dipakai oleh kementerian yang baru," katanya.
Dia menyarankan pemerintah segera membuat program dan anggaran untuk kementerian baru. "Proses ini tak mudah, tak bisa secepat kilat."
Sebelumnya, ekonom Universitas Indonesia, Lana Soelistianingsih, mengatakan Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil perlu segera mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2015. "Hal ini dapat memberikan kelonggaran fiskal," kata Lana.
APBN yang ada sekarang, kata Lana, merupakan rancangan yang dibentuk pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan pemerintah Jokowi. Menurut Lana, sesuai dengan undang-undang, perubahan APBN dapat diajukan pada tahun ini dan dapat digunakan pada Januari 2015.
