Jokowi (kiri) bersama Aburizal Bakrie, memberikan keterangan kepada awak media seusai pertemuan tertutup di Restoran Kuntskring paleijs, Jakarta, 14 Oktober 2014. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie mengkhawatirkan keinginan Presiden Joko Widodo mengubah nomenklatur kementerian. "Yang paling penting dari perubahan nomenklatur adalah mata anggaran kementerian baru itu tidak ada," kata Aburizal di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, Sabtu, 25 Oktober 2014. (Baca: Jokowi-JK Sudah Teken Daftar Kabinet)
Menurut Ical, sapaan akrab Aburizal, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015 telah disahkan dan penggunaannya telah diatur untuk kementerian era Presiden Susilo Bambang Yudhyono. "Karena mata anggarannya tidak ada untuk satu kementerian baru, maka akan kesulitan dalam penggunaannya," ujar Ical. (Baca: Ahad, Jokowi Kenalkan Kabinetnya Sambil Minum Teh)
Ical mengusulkan pengubahan nomenklatur kementerian dilakukan setelah pemerintah mendapatkan persetujuan penggunaan anggaran. Artinya, Jokowi baru bisa mengubah nomenklatur kementerian tahun depan. (Baca: Senin, Jokowi Lantik Kabinet)
Namun begitu, Ical tetap menghormati keputusan pemerintah. "Itu hak prerogatif pemerintah," ujar Ical. Dewan Perwakilan Rakyat, kata dia, hanya memberikan saran, bukan memutuskan setuju atau tidak setuju terhadap perubahan tersebut. (Baca: Fadli Zon: Etisnya Pengumuman Kabinet Tunggu DPR)
Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung mengatakan pihaknya memberi kepercayaan penuh kepada Jokowi untuk mengubah nomenklatur kementerian. Namun, dia menyarankan, sebaiknya Presiden Jokowi tidak melanggar aturan. "Kalau masih sejalan dengan undang-undang, saya kira tidak ada masalah," ucapnya. (Baca juga: 2 Alasan yang Bikin Jokowi Kirim Surat ke DPR)
