Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Semarang - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengakui masih ada praktek percaloan pada pelayanan pembayaran pajak di kantor Samsat di Jawa Tengah. Ganjar mengatakan sedang berpikir untuk membereskan praktek percaloan tersebut.
"Yang belum beres sekarang calo. Mohon izin nanti bantuan kepolisian (untuk ikut membereskan calo)," kata Ganjar, Jumat sore, 24 Oktober 2014.
Ganjar kemudian membeberkan cara untuk memberantas calo. Menurut dia, caranya dengan melegalkan praktek para calo. Alasannya, Ganjar tak ingin menghilangkan rezeki orang, sehingga pekerjaan para calo ini diformalkan menjadi biro jasa.
"Si calo harus terdaftar, tarif dibatasi. Bukan sakkarepe dewe (tidak seenaknya sendiri)," kata politikus PDI Perjuangan itu.
Saat biro jasa tersebut membayarkan pajak kliennya di Samsat, Ganjar meminta mereka tetap mengantre dengan tertib bersama masyarakat lain yang memilih tak menggunakan biro jasa. Ganjar akan mendorong agar pelayanan pembayaran pajak kendaraan diawasi dengan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, hingga Badan Pemeriksa Keuangan.
Jika pelayanan Samsat ditata, Ganjar berharap agar kantor Samsat yang biasanya remang-remang, tidak jelas, dan gelap, bisa berubah menjadi terang, gampang, dan bersinar. "Coba kita dorong agar ada perubahan perilaku organisasi untuk bisa menjadi lebih baik," kata Ganjar.
Kantor Samsat yang menjadi tempat pembayaran kendaraan bermotor menjadi lumbung penghasilan pemerintah. Setiap hari, ribuan orang membayar pajak kendaraan.
Selama ini Ganjar beberapa kali melakukan aksi pemberantasan praktek pengutan liar. Ganjar sempat marah saat meninjau jembatan timbang di Batang. Saat inspeksi mendadak (sidak), Ganjar melihat sendiri beberapa sopir truk memberikan uang kepada petugas jembatan timbang agar bisa lolos dari sanksi kelebihan muatan. Ganjar juga beberapa kali melakukan sidak ke beberapa kantor Samsat di Jawa Tengah.
