DPR Jawab Surat Jokowi Hari Ini

Reporter

Sabtu, 25 Oktober 2014 10:52 WIB

Setya Novanto (tengah) bersama Agus Hermanto (kiri) dan Fadli Zon bersiap memulai rapat pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi di ruang rapat pansus, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 14 Oktober 2014. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat akan menjawab surat Presiden Joko Widodo hari ini, Sabtu, 25 Oktober 2014. Dewan akan menyampaikan pertimbangan mengenai nomenklatur kabinet pemerintahan baru. (Baca: 3 Calon Ini Lantang Menolak Jadi Menteri Jokowi)

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Agus Hermanto mengatakan pimpinan DPR telah mendengarkan masukan akademis dari para ahli terkait hal itu. Mereka menyampaikan pandangan soal kebirokrasian, anggaran, serta dampak negatif dan positif atas beberapa perubahan struktur kementerian. (Baca: Ini Beberapa Calon Baru Kabinet Jokowi)

"Intinya kami nggak mungkin menghambat masalah ini," kata Agus kepada Tempo, Jumat malam, 25 Oktober 2014. Agus menjelaskan, dalam hal ini, Dewan hanya dimintai pertimbangan. Sehingga tidak mungkin melarang. "Jadi, kami tidak memberi keputusan." (Baca: Ini Jejak 8 Calon Baru untuk Kabinet Jokowi)

Sejauh ini, kata Agus, proses administrasi atas surat jawaban sudah selesai. Jumat malam segera rampungkan, dan paling lambat Sabtu akan diserahkan kepada Presiden. "Meski itu akhir pekan. Kalau nggak cepat nanti DPR dikira menghambat," ujarnya. (Baca: Formasi Rampung, Jokowi Stop Panggil Calon Menteri)

Presiden melayangkan surat kepada DPR, Rabu, 22 Oktober 2014. Dalam surat bernomor 24/Pres/10/2014 tertanggal 21 Oktober itu, pemerintah menyampaikan enam perubahan nama kementerian yang sedang disusun. "Suratnya bersifat segera," kata Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan di Kompleks Parlemen, Senayan, ketika itu.

Pada Jumat siang hingga petang, pimpinan DPR melakukan audiensi dengan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang diwakili oleh para staf ahlinya. Di antaranya, hadir Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ainun Naim, pengamat Hendri Saparini, Hadi Waluyo dari Kemendikbud, Bambang S. dari Kementerian Kehutanan, Ukus Kusmala dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Plt Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Taufik W, serta staf ahli Kementerian PU Ruchyat Deni.

RIDHO JUN PRASETYO

Terpopuler:
Tersangka Suap Ceramahi Jokowi Soal Izin KPK
Jokowi-JK Sudah Teken Daftar Kabinet
Teka-teki Nama 4 Menteri yang Ditunggu JK dari KPK
Jokowi Takkan Tunjuk Jubir Presiden
Jokowi Telepon Presiden Cina: Hallo, Who's Speaking?

Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

1 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

1 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

1 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

2 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

3 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

3 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

3 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

5 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

5 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya