Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Zulkifli Hasan (kedua kanan) bersama Wakil Ketua MPR (kiri-kanan) Hidayat Nur Wahid, Mahyudin dan EE. Mangindaan memimpin jalannya Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Selatan, 20 Oktober 2014. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Hidayat Nur Wahid mengusulkan agar Hari Santri digeser menjadi pada 22 Oktober. Usul Hari Santri ini pernah dilontarkan calon Presiden Joko Widodo saat berkampanye di beberapa pesantren yang menjadi basis nahdliyin. Jokowi ingin pada 1 Muharam (pada 2014 bertepatan dengan 25 Oktober) menjadi Hari Santri.
"Jangan 1 Muharam sebagai Hari Santri," kata Hidayat di kompleks DPR, Jumat, 24 Oktober 2014. Musababnya, momen itu merupakan tahun baru umat Islam yang diperingati di seluruh dunia. "Baik untuk yang santri maupun tidak." (Baca: PDIP Dukung Jokowi Tetapkan Hari Santri Nasional)
Hidayat mengusulkan peringatan Hari Santri nanti terkait dengan warisan atau jasa santri. Misalnya, 22 Oktober saat Kiai Hasyim Asy’ari, pendiri Nahdlatul Ulama, mengeluarkan fatwa resolusi jihad. Hidayat mengaku sudah mengkomunikasikan hal itu dengan Ketua Umum PB Nahdhatul Ulama Said Aqil Siradj. "Beliau sepertinya setuju."
Melalui akun Twitter-nya, @fahrihamzah, politikus PKS Fahri Hamzah pernah mencuit soal Hari Santri pada 27 Juni 2014. Bunyinya, "Jokowi janji 1 Muharram hari Santri. Demi dia terpilih, 360 hari akan dijanjikan ke semua orang. Sinting!"
Kicauan Fahri itu menanggapi janji Jokowi atas tuntutan santri di Pondok Pesantren Babussalam, Banjarejo, Malang, Jawa Timur. Para santri ingin menjadikan 1 Muharam sebagai hari santri nasional. Arti 'sinting' dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang tidak beres pikirannya.
Bertemu KSAD, Bamsoet Dorong Peningkatan Alutsista dan Kesejahteraan Prajurit
3 hari lalu
Bertemu KSAD, Bamsoet Dorong Peningkatan Alutsista dan Kesejahteraan Prajurit
Alutsista guna menjaga kedaulatan bangsa Indonesia. Kesejahteraan prajurit sebagai simbol penghargaan negara terhadap tugas berat yang telah dijalankan.
Ketua MPR Dorong Menkopolhukam Gunakan Dalil Keselamatan Rakyat untuk Tangani OPM
4 hari lalu
Ketua MPR Dorong Menkopolhukam Gunakan Dalil Keselamatan Rakyat untuk Tangani OPM
Instruksi dan koordinasi dari satu pintu, yakni dari kantor Kemenkopolhukam, memastikan setiap pergerakan pasukan TNI-Polri hingga intelijen di lapangan termonitor dengan baik.
